Clickinfo.co.id – Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat dengan agenda persetujuan bersama dan penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Pesisir Barat pada Jumat, 31 Juli 2026.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Mohammad Emir Lil Ardi, S.H., didampingi Wakil Ketua II DPRD, Muhammad Amin Basri, S.M., serta dihadiri 17 dari 25 anggota DPRD.
Turut hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), staf ahli, para asisten, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, serta jajaran TP-PKK Kabupaten Pesisir Barat.
Dalam sambutannya, Bupati Dedi Irawan mengatakan bahwa rapat paripurna tersebut merupakan tahapan terakhir dalam siklus pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai jadwal yang telah ditetapkan Badan Musyawarah DPRD.
Ia menyampaikan rasa syukur karena seluruh tahapan pembahasan dapat diselesaikan tepat waktu. Setelah memperoleh persetujuan bersama DPRD, Ranperda tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Lampung sebagai wakil pemerintah pusat untuk dilakukan evaluasi.
“Sudah sepatutnya kita bersyukur bahwa seluruh proses dan tahapan pembahasan materi telah selesai dengan baik dan tepat waktu. Sehubungan telah dilaksanakan persetujuan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 ini, maka selanjutnya rancangan peraturan daerah tersebut akan disampaikan kepada Gubernur Lampung sebagai wakil pemerintah pusat untuk dievaluasi. Kita berharap proses evaluasi di tingkat provinsi nantinya dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu,” ujar Dedi Irawan.
Menurut Bupati, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain memenuhi kewajiban konstitusional, proses tersebut juga menjadi bagian dari penilaian akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh.
Evaluasi tersebut mencakup seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan, hingga pelaporan serta evaluasi yang menjadi dasar penyusunan kebijakan pada tahun anggaran berikutnya.
Bupati menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan APBD tidak hanya diukur dari besarnya serapan anggaran, melainkan juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat melalui pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Kinerja pengelolaan keuangan daerah bukan sekadar ditunjukkan dengan indikator kuantitatif dari serapan anggaran, tetapi lebih kepada asas manfaat dari capaian program, kegiatan, dan subkegiatan terhadap pembangunan dan pelayanan publik yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat, tanpa mengesampingkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta prinsip efisiensi dan efektivitas,” tegasnya.
Dedi Irawan juga mengakui pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan kapasitas keuangan daerah, meningkatnya kebutuhan masyarakat, serta keterbatasan sumber daya manusia. Namun, menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh mengurangi semangat seluruh pihak untuk terus bekerja dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.
Pada kesempatan itu, Bupati turut menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pesisir Barat atas berbagai kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Ia berharap hal tersebut menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa mendatang.
Mengakhiri sambutannya, Dedi Irawan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Pesisir Barat.
“Semoga kita semua senantiasa diberi kemudahan, kekuatan, hidayah, dan karunia oleh Allah SWT dalam mewujudkan Kabupaten Pesisir Barat yang sejahtera, maju, madani, dan religius sebagai destinasi wisata terdepan,” tutupnya.
