Clickinfo.co.id — Lampung Selatan kembali menunjukkan perannya sebagai daerah strategis dalam program nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Hal itu terlihat dari kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, ke Desa Kampung Baru, Kecamatan Penengahan, Sabtu (2/5/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan peluncuran nasional Koperasi Merah Putih yang dijadwalkan berlangsung pada 18 Mei 2026 mendatang.
Provinsi Lampung sendiri ditetapkan sebagai salah satu titik utama peluncuran di luar Pulau Jawa. Dari seluruh wilayah di Lampung, Kabupaten Lampung Selatan menjadi daerah dengan titik program terbanyak.
Dalam agenda peninjauan itu, Zulhas didampingi Menteri Perdagangan Budi Santoso, Bupati Radityo Egi Pratama, Dandim 0421/Lampung Selatan Letkol Kav Mochammad Nuril Ambiyah, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Supriyanto.
Dandim 0421/Lampung Selatan Letkol Kav Mochammad Nuril Ambiyah menyampaikan bahwa progres pembangunan Koperasi Merah Putih di wilayahnya terus menunjukkan perkembangan signifikan.
“Untuk capaian di luar Pulau Jawa, khususnya wilayah Sumatra, Lampung Selatan saat ini berada di posisi ketiga. Kami optimistis dalam waktu dekat bisa meningkatkan posisi tersebut,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan koperasi dilakukan dengan sistem padat karya yang melibatkan masyarakat setempat. Selain membuka lapangan pekerjaan, program ini juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah.
Pemerintah daerah bersama Forkopimda, lanjutnya, berkomitmen penuh mendukung program nasional tersebut agar Lampung Selatan dapat menjadi contoh pengembangan ekonomi desa berbasis koperasi.
Sementara itu, Zulhas mengapresiasi keterlibatan TNI, khususnya Babinsa, dalam mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan hingga tingkat desa.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada TNI yang telah menjadi pahlawan pembangunan Indonesia, terutama para Babinsa yang terlibat langsung di lapangan,” kata Zulhas.
Ia menjelaskan, Koperasi Merah Putih nantinya akan menjadi pusat aktivitas ekonomi desa, mulai dari menampung hasil pertanian masyarakat hingga mendistribusikannya ke berbagai daerah di Indonesia.
Tak hanya itu, koperasi juga akan difungsikan sebagai saluran penyaluran bantuan pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan beras 10 kilogram, hingga bantuan tunai Rp300 ribu yang dilengkapi sistem verifikasi agar tepat sasaran.
Untuk mendukung permodalan masyarakat desa, koperasi akan dilengkapi layanan BRILink dengan bunga pinjaman sekitar 6 persen guna membantu pelaku UMKM.
Selain fasilitas keuangan, operasional koperasi juga diperkuat dengan armada distribusi berupa satu unit truk besar, satu unit mobil pick up, dan dua unit bentor untuk menjangkau wilayah pedesaan hingga area persawahan.
“Ini menjadi bagian penting dalam upaya membangkitkan ekonomi masyarakat Indonesia dan akan menjadi catatan penting dalam pembangunan nasional,” tutup Zulhas.
