Clickinfo.co.id — Poros Wartawan Lampung menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pertanggungjawaban belanja pada UPTD Museum Lampung dan UPTD Museum Ketransmigrasian yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Ketua Poros Wartawan Lampung, Junaidi Ismail, S.H., mengatakan temuan tersebut perlu menjadi perhatian serius karena menyangkut penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran pemerintah daerah.
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, terdapat pertanggungjawaban belanja yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya pada UPTD Museum Lampung sebesar Rp76.141.310 dan UPTD Museum Ketransmigrasian sebesar Rp52.715.263. Jika digabungkan, nilainya mencapai sekitar Rp128,85 juta.
Belanja tersebut bersumber dari dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum Tahun Anggaran 2025, antara lain untuk penyelenggaraan pameran, lomba permuseuman, pengadaan suvenir atau cendera mata, serta barang cetak.
Junaidi menilai persoalan tersebut menjadi semakin serius karena dalam pemeriksaan, pihak penyedia menyatakan tidak menyediakan barang atau jasa seperti yang tercantum dalam nota pertanggungjawaban.
“Ini harus menjadi perhatian. Apalagi ada keterangan dari penyedia bahwa nama perusahaan dipinjam untuk keperluan pembuatan pertanggungjawaban belanja,” kata Junaidi, Kamis, 20 Agustus 2026.
Menurutnya, penggunaan nama perusahaan untuk mendukung dokumen pertanggungjawaban harus dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan persoalan dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Pertanggungjawaban anggaran harus sesuai dengan transaksi dan kondisi yang sebenarnya. Jangan sampai dokumen hanya dibuat untuk memenuhi administrasi, sementara barang atau jasa yang tercantum tidak benar-benar disediakan,” tegasnya.
Poros Wartawan Lampung meminta pihak terkait menindaklanjuti temuan tersebut sesuai rekomendasi BPK serta memperbaiki sistem pengawasan dan pertanggungjawaban belanja di lingkungan pengelola museum.
Junaidi juga mendorong agar pengelolaan dana BOP Museum ke depan dilakukan secara lebih transparan, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
