• Redaksi
  • Tentang Kami
Minggu, November 22, 2026
clickinfo.co.id
  • Beranda
  • Berita
  • Provinsi
    • Lampung
    • Aceh
    • Bali
    • DKI Jakarta
    • NTB
    • NTT
    • Daerah
    • Jawa
    • Kalimantan
    • Sulawesi
    • Sumatera
    • Papua
  • Daerah
    • Bandar Lampung
    • Lampung Barat
    • Lampung Selatan
    • Lampung Tengah
    • Lampung Timur
    • Lampung Utara
    • Mesuji
    • Metro
    • Pesawaran
    • Pesisir Barat
    • Pringsewu
    • Tanggamus
    • Tulang Bawang
    • Tulang Bawang Barat
    • Waykanan
  • Pendidikan
    • Unila
    • UIN RIL
  • Artikel
    • Esai
    • Opini
    • Puisi
    • Tajuk
  • Life Style
    • Kesehatan
    • Kuliner
    • Olahraga
    • Otomotif
    • Travel
  • Politik
    • DPRD Provinsi Lampung
    • DPRD Kota Bandar Lampung
  • Organisasi
    • JMSI
    • HIPMI
    • APINDO
    • IKADI
    • Komite OSIS Nasional
No Result
View All Result
clickinfo.co.id
  • Beranda
  • Berita
  • Provinsi
    • Lampung
    • Aceh
    • Bali
    • DKI Jakarta
    • NTB
    • NTT
    • Daerah
    • Jawa
    • Kalimantan
    • Sulawesi
    • Sumatera
    • Papua
  • Daerah
    • Bandar Lampung
    • Lampung Barat
    • Lampung Selatan
    • Lampung Tengah
    • Lampung Timur
    • Lampung Utara
    • Mesuji
    • Metro
    • Pesawaran
    • Pesisir Barat
    • Pringsewu
    • Tanggamus
    • Tulang Bawang
    • Tulang Bawang Barat
    • Waykanan
  • Pendidikan
    • Unila
    • UIN RIL
  • Artikel
    • Esai
    • Opini
    • Puisi
    • Tajuk
  • Life Style
    • Kesehatan
    • Kuliner
    • Olahraga
    • Otomotif
    • Travel
  • Politik
    • DPRD Provinsi Lampung
    • DPRD Kota Bandar Lampung
  • Organisasi
    • JMSI
    • HIPMI
    • APINDO
    • IKADI
    • Komite OSIS Nasional
No Result
View All Result
clickinfo.co.id
No Result
View All Result
Home Artikel Opini

RUU Masyarakat Adat, Saatnya Negara Hadir Melindungi Hak-Hak Masyarakat Adat

IrzonEditorIrzon
22/11/2026
in Opini
A A
RUU Masyarakat Adat, Saatnya Negara Hadir Melindungi Hak-Hak Masyarakat Adat

RUU Masyarakat Adat, Saatnya Negara Hadir Melindungi Hak-Hak Masyarakat Adat

Clickinfo.co.id  – Angin segar menghampiri masyarakat adat di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Masuknya Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat dalam Prolegnas Prioritas 2026 menjadi harapan baru bagi pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat yang selama ini masih menghadapi berbagai persoalan.

Harapan tersebut semakin menguat setelah Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Rycko Menoza, menargetkan pembahasan RUU Masyarakat Adat dapat diselesaikan pada akhir 2026.

Tentu, kabar ini patut diapresiasi. Sebab, keberadaan masyarakat adat bukan hanya bagian dari sejarah dan kekayaan budaya bangsa, melainkan juga memiliki kedudukan penting dalam kehidupan bernegara. Mereka mempunyai identitas, hukum adat, wilayah, tradisi, serta kearifan lokal yang telah diwariskan lintas generasi.

ArtikelTerkait

Badak Jawa Bukan Objek Eksperimen Kebijakan

Internet Mandiri, Kedaulatan Data Terjaga 

Namun, pengakuan terhadap masyarakat adat tidak cukup hanya melalui pernyataan atau seremoni kebudayaan. Negara harus hadir memberikan perlindungan nyata, terutama ketika masyarakat adat berhadapan dengan konflik lahan, ketidakpastian status wilayah adat, hingga berbagai kepentingan pembangunan.

Selama ini, persoalan masyarakat adat kerap berkaitan dengan tumpang tindih penguasaan tanah dan lemahnya kepastian hukum. Tidak sedikit komunitas adat yang harus memperjuangkan pengakuan atas wilayah leluhur mereka. Ironisnya, masyarakat yang telah hidup turun-temurun di suatu wilayah justru terkadang menghadapi kesulitan ketika harus membuktikan hak dan keberadaan mereka di hadapan hukum.

Di sinilah pentingnya kehadiran undang-undang khusus tentang masyarakat adat. Regulasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan kepastian hukum, memperjelas mekanisme pengakuan masyarakat adat, melindungi wilayah adat, sekaligus mempertegas tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah.

Kita tentu tidak ingin kekayaan adat dan budaya Indonesia hanya dibanggakan ketika menjadi bagian dari promosi pariwisata, tetapi masyarakat yang menjaga dan mewariskannya justru belum memperoleh perlindungan yang semestinya.

Karena itu, pembahasan RUU Masyarakat Adat harus dilakukan secara serius, terbuka, dan tidak cuma mengejar target penyelesaian. Jangan sampai undang-undang yang diharapkan menjadi pelindung justru menyisakan persoalan baru akibat lemahnya substansi maupun implementasi.

Prinsip partisipasi bermakna juga harus benar-benar diwujudkan. Masyarakat adat perlu dilibatkan secara langsung dalam proses pembentukan undang-undang, bukan hanya dijadikan objek konsultasi formal. Suara tokoh adat, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta komunitas yang terdampak harus menjadi pertimbangan penting dalam setiap rumusan kebijakan.

Langkah Rycko Menoza bersama Baleg DPR RI yang membuka ruang penyerapan aspirasi dari berbagai daerah patut didukung. Namun, dukungan semua pihak tentu harus berjalan beriringan dengan sikap kritis agar produk legislasi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Selain RUU Masyarakat Adat, perhatian terhadap revisi Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia juga tidak kalah penting. Kedua agenda tersebut menyangkut perlindungan warga negara, terutama kelompok masyarakat yang membutuhkan kepastian dan kehadiran negara.

Pada akhirnya, kehormatan bangsa tidak hanya diukur dari kemajuan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuannya melindungi hak setiap warga negara, termasuk masyarakat adat yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan Indonesia.

Jangan biarkan masyarakat adat kehilangan identitas, tanah leluhur, dan ruang hidupnya di negeri sendiri. Sudah saatnya negara memberikan pengakuan yang tidak berhenti pada kata-kata, melainkan diwujudkan melalui kebijakan dan perlindungan hukum yang adil.

Demi kehormatan dan kewibawaan bersama, seluruh elemen bangsa perlu bersatu mendukung lahirnya regulasi yang berpihak pada keadilan. Sebab, melindungi masyarakat adat bukan hanya menjaga warisan masa lalu, melainkan juga memastikan masa depan Indonesia tetap berdiri di atas keberagaman, persatuan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Masyarakat adat bukan tamu di negeri sendiri. Mereka adalah bagian dari pemilik sejarah dan penjaga jati diri bangsa.

 

Bandar Lampung, 22 November 2026

Oleh: Junaidi Ismail, S.H. | Ketua Umum Poros Wartawan Lampung

Tags: Prolegnas Prioritas 2026RUU Masyarakat AdatRycko Menoza
Previous Post

Lampung Hingga Sulawesi Barat, Ini 10 Provinsi Tetapkan UMP/UMSP 2027 Sebelum Tenggat

Related Posts

Badak Jawa Bukan Objek Eksperimen Kebijakan

Badak Jawa Bukan Objek Eksperimen Kebijakan

21/11/2026
Internet Mandiri, Kedaulatan Data Terjaga 

Internet Mandiri, Kedaulatan Data Terjaga 

20/11/2026
RUU Perampasan Aset Menuju Paripurna 

RUU Perampasan Aset Menuju Paripurna 

19/11/2026
Diplomasi Indonesia, Menggerakkan Stabilitas Dunia

Diplomasi Indonesia, Menggerakkan Stabilitas Dunia

18/11/2026
Sufmi Dasco Ahmad dan Harapan Baru Kepemimpinan Nasional

Sufmi Dasco Ahmad dan Harapan Baru Kepemimpinan Nasional

17/11/2026
Jabatan Ada Batasnya, Rekam Jejak Akan Abadi

Jabatan Ada Batasnya, Rekam Jejak Akan Abadi

15/11/2026
RUU Masyarakat Adat, Saatnya Negara Hadir Melindungi Hak-Hak Masyarakat Adat
Opini

RUU Masyarakat Adat, Saatnya Negara Hadir Melindungi Hak-Hak Masyarakat Adat

EditorIrzon
22/11/2026

Clickinfo.co.id  - Angin segar menghampiri masyarakat adat di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Masuknya Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat dalam...

Read more
Lampung Hingga Sulawesi Barat, Ini 10 Provinsi Tetapkan UMP/UMSP 2027 Sebelum Tenggat

Lampung Hingga Sulawesi Barat, Ini 10 Provinsi Tetapkan UMP/UMSP 2027 Sebelum Tenggat

21/11/2026
Ketua FKWKP Desak Pimpinan TNI Telusuri Aliran Dana Rp3 Juta Terkait Penurunan Berita

Ketua FKWKP Desak Pimpinan TNI Telusuri Aliran Dana Rp3 Juta Terkait Penurunan Berita

21/11/2026
Gandeng TMMD Mulai 2027, Pemprov Lampung Targetkan Bangun Jalan di 2.400 Desa hingga 2030

Gandeng TMMD Mulai 2027, Pemprov Lampung Targetkan Bangun Jalan di 2.400 Desa hingga 2030

21/11/2026
Buka Festival Sungai Mesuji 2026, Gubernur Lampung Siap Bawa Budaya Lokal ke Panggung Nasional

Buka Festival Sungai Mesuji 2026, Gubernur Lampung Siap Bawa Budaya Lokal ke Panggung Nasional

21/11/2026
clickinfo.co.id

Lampung, Indonesia
Telepon : 081225227939
E-mail : admin@clickinfo.co.id

  • Beranda
  • Redaksi
  • Tentang Kami

© 2025 - Clickinfo.co.id - All Rights Reserved.

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Berita
  • Provinsi
    • Lampung
    • Aceh
    • Bali
    • DKI Jakarta
    • NTB
    • NTT
    • Daerah
    • Jawa
    • Kalimantan
    • Sulawesi
    • Sumatera
    • Papua
  • Daerah
    • Bandar Lampung
    • Lampung Barat
    • Lampung Selatan
    • Lampung Tengah
    • Lampung Timur
    • Lampung Utara
    • Mesuji
    • Metro
    • Pesawaran
    • Pesisir Barat
    • Pringsewu
    • Tanggamus
    • Tulang Bawang
    • Tulang Bawang Barat
    • Waykanan
  • Pendidikan
    • Unila
    • UIN RIL
  • Artikel
    • Esai
    • Opini
    • Puisi
    • Tajuk
  • Life Style
    • Kesehatan
    • Kuliner
    • Olahraga
    • Otomotif
    • Travel
  • Politik
    • DPRD Provinsi Lampung
    • DPRD Kota Bandar Lampung
  • Organisasi
    • JMSI
    • HIPMI
    • APINDO
    • IKADI
    • Komite OSIS Nasional

© 2025 - Clickinfo.co.id - All Rights Reserved.