Clickinfo.co.id – Waktu terus berjalan sejak H. Riyanto Pamungkas dan Umi Laila dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu. Di tengah perjalanan pemerintahan, berbagai aspirasi dan kritik mulai bermunculan dari sejumlah elemen masyarakat yang mengharapkan adanya evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah.
Ketua Forum Komunikasi Wartawan Kabupaten Pringsewu (FKWKP), Bambang Hartono, C.B.J., E.B.J., menyampaikan keprihatinannya terhadap sejumlah persoalan yang dinilai masih menjadi perhatian publik.
“Pak Bupati, rakyat memilih pemimpin untuk membawa perubahan. Harapan masyarakat tentu besar agar berbagai kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat dan mampu menjawab berbagai tantangan yang ada,” ujar Bambang.
Menurutnya, salah satu isu yang menjadi perhatian masyarakat adalah kebijakan penempatan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Ia menilai persepsi publik terkait kesempatan aparatur yang telah lama mengabdi perlu dijawab melalui kebijakan yang transparan, objektif, dan berbasis kompetensi.
Selain itu, Bambang juga menyoroti adanya evaluasi dari DPRD Kabupaten Pringsewu dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar). Beberapa hal yang menjadi sorotan antara lain optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas belanja daerah, serta evaluasi terhadap tenaga ahli non-ASN.
Menurutnya, masukan dari berbagai pihak, baik masyarakat, organisasi, media, akademisi, maupun DPRD, merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang seharusnya dijadikan bahan evaluasi oleh pemerintah daerah.
“Kalau kritik datang dari berbagai elemen masyarakat, tentu perlu menjadi bahan introspeksi bersama. Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang terbuka terhadap masukan dan menjadikannya sebagai dasar untuk melakukan perbaikan,” katanya.
Bambang juga mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, sehingga setiap kebijakan hendaknya berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Yang akan dikenang masyarakat bukanlah jabatan yang pernah diemban, melainkan sejauh mana seorang pemimpin mampu menghadirkan manfaat, memberikan pelayanan terbaik, dan meninggalkan warisan pembangunan yang nyata,” ujarnya.
Sebagai Ketua FKWKP, Bambang menegaskan bahwa kritik yang disampaikan melalui karya jurnalistik merupakan bentuk kontrol sosial yang bertujuan mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Kami berharap Pemerintah Kabupaten Pringsewu terus membuka ruang dialog, mendengar aspirasi masyarakat, serta melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang dinilai belum optimal. Masih ada waktu untuk melakukan pembenahan demi kemajuan Kabupaten Pringsewu,” pungkasnya.
