Clickinfo.co.id – Polemik pemutaran film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita menjadi cermin penting untuk menilai kualitas demokrasi di Indonesia. Dalam negara demokratis, kritik seharusnya dipandang sebagai bagian dari kebebasan berekspresi, bukan ancaman yang harus dibungkam.
Film karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Dale ini mengangkat persoalan serius di Papua Selatan yakni konflik lahan, kerusakan hutan, dan tekanan terhadap masyarakat adat akibat proyek strategis nasional.
Film tersebut bukan ajakan makar, melainkan karya jurnalistik yang menyuarakan realitas sosial dari sudut pandang warga terdampak.
Namun, di sejumlah daerah, agenda nonton bareng dan diskusi film ini justru dibubarkan.
Alasan yang dikemukakan aparat umumnya berkisar pada stabilitas keamanan atau potensi provokasi.
Padahal, ruang diskusi publik, kampus, dan forum kebudayaan merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi.
Membubarkan diskusi hanya karena berisi kritik menunjukkan adanya ketakutan berlebihan terhadap suara yang berbeda.
Pernyataan Yusril Ihza Mahendra yang menyebut tidak ada larangan resmi dari pemerintah pusat semakin memperjelas persoalan.
Jika pemerintah pusat tidak melarang, mengapa aparat di lapangan melakukan pembatasan? Ini menandakan adanya tafsir kewenangan yang berlebihan dan berpotensi menggerus hak sipil warga negara.
Di Bandar Lampung, nobar film ini tetap berlangsung dan dihadiri mahasiswa serta masyarakat umum. Fakta ini membuktikan bahwa masyarakat tidak sedang mencari keributan, tetapi ingin berdialog dan memahami persoalan secara kritis.
Demokrasi tidak diukur dari seberapa sering negara dipuji, melainkan dari seberapa lapang negara menerima kritik.
Jika sebuah film dokumenter saja dianggap mengganggu stabilitas, maka yang perlu ditinjau bukan filmnya, melainkan daya tahan demokrasi kita sendiri.
Bangsa yang kuat bukan bangsa yang membungkam suara berbeda, tetapi bangsa yang berani mendengar kritik, mengkajinya, lalu memperbaiki diri. Di situlah kedewasaan demokrasi diuji.
Bandar Lampung, 17 Mei 2026
Oleh: Junaidi Ismail, S.H | Ketum Poros Wartawan Lampung
