Clickinfo.co.id — Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung Pembicaraan Tingkat I yang digelar di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Senin, 27 April 2026.
Penyampaian LKPJ tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sekaligus menjadi wujud transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran.
Dalam sambutannya, Jihan menegaskan bahwa LKPJ tidak hanya sekadar kewajiban konstitusional, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban moral dan politik kepada DPRD serta masyarakat Lampung.
“Penyampaian laporan ini bukan sekadar memenuhi kewajiban konstitusional, tetapi merupakan bentuk pertanggungjawaban moral dan politik kepada DPRD dan seluruh masyarakat Lampung atas amanah yang telah diberikan,” ujarnya.
Ia memaparkan berbagai program dan kebijakan strategis yang telah dijalankan sepanjang tahun 2025. Pemerintah Provinsi Lampung, menurutnya, terus berupaya memastikan setiap kebijakan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi daerah, serta pembangunan sumber daya manusia.
Pada sektor pelayanan dasar, Pemprov Lampung mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan sebagai fondasi utama pembangunan SDM. Upaya tersebut juga didukung dengan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas wilayah dan memperkuat pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
“Kami meyakini pembangunan sumber daya manusia merupakan kunci utama kemajuan daerah. Oleh karena itu, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terus menjadi prioritas agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat,” lanjutnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan UMKM, peningkatan investasi, ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan, serta pengembangan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri.
Meski demikian, Jihan mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, terutama dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik. Untuk itu, berbagai kebijakan strategis terus diarahkan pada perbaikan berkelanjutan dengan memperhatikan masukan serta rekomendasi DPRD.
“Kami berkomitmen memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan tepat sasaran, berkeadilan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Lampung,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Jihan juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai mitra strategis dalam menjaga kualitas kebijakan publik serta kesinambungan pembangunan.
“Sinergi dan kolaborasi yang kuat menjadi modal penting untuk mewujudkan Lampung Maju menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
Melalui penyampaian LKPJ Tahun Anggaran 2025 ini, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat akuntabilitas, serta menjaga keberlanjutan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.
