Clickinfo.co.id – Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, menyoroti meningkatnya kasus campak di Bandar Lampung berdasarkan hasil pemantauan Pemerintah Provinsi Lampung.
Menurutnya, lonjakan kasus campak tidak bisa dianggap sekadar angka statistik. Kondisi tersebut menjadi peringatan serius terhadap sistem pencegahan penyakit serta kesiapan logistik vaksin di daerah.
“Campak adalah penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Jika kasusnya meningkat, berarti ada yang perlu dibenahi dalam sistem perlindungan kesehatan anak,” ujar Asroni, Rabu (4/3/2026).
Ia mengungkapkan, kebutuhan vaksin campak di Kota Bandar Lampung diperkirakan mencapai puluhan ribu dosis. Sementara stok yang tersedia saat ini hanya ratusan vial, sehingga jumlah tersebut dinilai jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan yang ada.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi mempercepat penyebaran penyakit jika tidak segera diatasi dengan langkah cepat dari pemerintah daerah.
Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung juga mengingatkan bahwa cakupan imunisasi harus mencapai minimal 95 persen guna membentuk kekebalan kelompok (herd immunity). Jika cakupan imunisasi menurun, maka potensi terjadinya wabah akan semakin besar.
“Kita tidak boleh mengabaikan persoalan ini. Jika banyak anak belum mendapatkan imunisasi, satu kasus saja bisa berkembang menjadi puluhan bahkan ratusan kasus dalam waktu singkat,” tegasnya.
Untuk itu, Komisi IV DPRD Bandar Lampung mendorong sejumlah langkah yang harus segera dilakukan pemerintah daerah, di antaranya melakukan audit data cakupan imunisasi di seluruh kecamatan, membuka secara transparan jumlah kasus beserta peta penyebarannya, serta mempercepat distribusi vaksin melalui koordinasi dengan pemerintah pusat.
Selain itu, program imunisasi kejar juga dinilai perlu dilakukan secara masif dan terjadwal untuk memastikan seluruh anak mendapatkan perlindungan kesehatan.
Asroni menegaskan pihaknya akan meminta penjelasan dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung terkait kondisi tersebut, termasuk proyeksi kebutuhan vaksin dan langkah mitigasi jika stok belum terpenuhi.
“Kalau ini tidak ditangani dengan serius, kita sedang mempertaruhkan generasi masa depan. Pemerintah daerah harus hadir dengan langkah nyata, bukan hanya reaktif setelah kasus meningkat,” pungkasnya.
Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung memastikan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada jaminan bahwa setiap anak di Kota Bandar Lampung mendapatkan perlindungan kesehatan yang layak.
