Clickinfo.co.id – Pemerintah Provinsi Lampung kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Pemprov Lampung meraih penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) atas keberhasilan meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 menjadi predikat BB atau sangat baik.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, dari Menteri PANRB Rini Widyantini dalam ajang SAKIP dan ZI Award 2025 yang digelar di Aula Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu, 11 Februari 2026.
Tak hanya itu, dalam kesempatan yang sama, Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Provinsi Lampung juga meraih penghargaan sebagai unit kerja berpredikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) perdana tahun 2025.
Wagub Jihan menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas capaian tersebut. Ia menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kolaborasi dan kerja kolektif seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Lampung.
“Alhamdulillah, ini adalah hasil kolaborasi dan kerja bersama. Ini menunjukkan bahwa keseriusan terhadap akuntabilitas dan reformasi birokrasi terus kita perkuat,” ujarnya.
Menurut Jihan, capaian predikat BB pada SAKIP akan menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kinerja agar lebih berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas SAKIP. Reformasi birokrasi harus terasa dalam bentuk pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan berkualitas,” tegasnya.
Ia juga menilai keberhasilan RSJD Lampung meraih predikat WBK dan WBBM sebagai bukti nyata implementasi integritas pada unit pelayanan publik. Prestasi tersebut diharapkan menjadi contoh bagi perangkat daerah lainnya untuk terus berbenah dan berinovasi.
Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widyantini mengingatkan agar capaian tersebut dijaga secara konsisten. Ia menekankan pentingnya keberlanjutan praktik manajemen kinerja yang akuntabel, transparan, dan berintegritas tinggi.
Rini juga mendorong pergeseran fokus dari sekadar pencapaian administratif menuju kinerja yang berorientasi hasil dan manfaat nyata, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“Para penerima penghargaan diharapkan menjadi role model dan agen perubahan, menjadi rujukan praktik baik serta pusat pembelajaran bagi instansi lain dalam implementasi SAKIP dan pembangunan Zona Integritas,” ujarnya.
Ia menambahkan, capaian SAKIP dan Zona Integritas harus menjadi instrumen nyata dalam mendukung sasaran pembangunan nasional serta mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Editor & Penulis
