Clickinfo.co.id — Hingga H-1 tenggat pengumuman penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sesuai amanat Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, 10 provinsi telah umumkan atau menetapkannya per Jumat, 20 November 2026. Yakni Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Sumatra Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Barat.
Di Bumi Serambi Mekkah, informasi rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Aceh yang tengah dalam proses nomenklatur SK penetapannya oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) bahwa besaran UMP Aceh 2027 disepakati sebesar Rp4.197.000 per bulan, naik Rp264.448 atau setara 6,72% dari UMP 2026 sebesar Rp3.932.552 per bulan, didapat dari taklimat media Sekretaris Jendral Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Cris Kuntadi.
Di Bumi Lancang Kuning, Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, juga menetapkan SK Gubernur tentang besaran UMP Riau 2027 sebesar Rp4.031.142 per bulan alias naik Rp250.646 setara 6,63% dari UMP 2026 sebesar Rp3.780.495, Jumat.
Bahwa selain UMP, Gubernur diharuskan menetapkan salah satunya Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk sektor industri setempat sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 (standar klasifikasi lapangan usaha di NKRI yang ditetapkan via Peraturan BPS Nomor 7/2025 pengganti KBLI 2020) yang sesuai surat Menaker dijadwalkan paling lambat 26 November 2026, Plt Gubernur Riau menyekaliguskannya.
Alhasil dari rekomendasi Dewan Pengupahan Riau dipimpin Kadisnakertrans Ronni Rachmat, Plt Gubernur menetapkan via SK Gubernur terpisah, besaran UMSP Riau 2027 untuk tiga sektor dengan persentase sama. Yaitu UMSP 2027 Sektor Migas Rp4.054.676 per bulan, naik Rp252.110 dari UMSP 2026, UMSP 2027 Sektor Pertanian atau Perkebunan Rp4.034.603 per bulan, naik Rp250.862 dari UMSP 2026.
Di Negeri Gurindam Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), sang Gubernur Anshar Ahmad via SK Nomor 1232/2026 tarikh 20 November 2026 juga menetapkan besaran UMP Kepri 2027 sebesar Rp4.229.356 per bulan atau naik Rp349.836 setara 9,02% dari UMP 2026 sebesar Rp3.879.520 per bulan.
Dengan tarikh dan persentase yang sama, Gubernur Kepri via SK 1233/2026 jua menetapkan besaran UMSP Kepri 2027 sebesar Rp4.253.968 per bulan, naik Rp351.872 dari UMSP 2026 sebesar Rp3.902.096 untuk 13 sektor. Pada 2026, UMSP ditetapkan untuk 11 sektor, kini bertambah dua.
Ke-13 sektor industri itu: industri kimia dasar anorganik klor dan alkali, kimia dasar anorganik gas industri, kimia dasar anorganik pigmen, kimia dasar anorganik lainnya, kimia dasar organik bersumber dari hasil pertanian, industri kapal dan perahu serta jasa reparasi bangunan terapung, industri peralatan dan perlengkapan kapal, reparasi kapal dan bangunan terapung, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas alam cair, pengusahaan tenaga panas bumi, industri produk logam struktural baja untuk konstruksi berat (fabrikasi jacket/rig), pembangkitan tenaga listrik.
Kadisnakertrans Kepri, Dr. Diky Wijaya menukil proses alot pembahasan hingga penetapan rekomendasi UMP-UMSP 2027 oleh Dewan Pengupahan Kepri di pleno 19 November. Mempertimbangkan peraturan perundang-undangan, serta memperhatikan rasa keadilan, kondisi ketenagakerjaan, kondisi perekonomian, dan keberlangsungan dunia usaha.
Pembahasan alot beberapa kali diskors, cari titik temu unsur antara serikat buruh/serikat pekerja yang ngotot usul indeks Alfa 1,0 menimbang nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kepri sebesar Rp5.977.587 berdasar data BPS. Dengan unsur pengusaha yang usulkan indeks Alfa 0,5 menimbang kondisi perekonomian dan dunia usaha yang masih hadapi dinamika global. Klimaks ketemulah indeks Alfa 0,75, jadi dasar rekomendasi besaran UMP-UMSP.
Di Bumi Gending Sriwijaya, Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru, Kamis, 19 November 2026, melalui SK Nomor 719/KPTS/Disnakertrans/2026 menetapkan besaran UMP Sumsel 2027 sebesar Rp4.219.059 per bulan atau naik Rp267.096 setara 6,77% dari UMP 2026 Rp3.942.963.
Seturut, Gubernur Herman jua menetapkan besaran UMSP Sumsel 2027 untuk sembilan sektor, sama indeks Alfa, sama persentase dari besaran UMSP 2026 nun nominal resmi belum dirilis. Ke-9 sektor merujuk KBLI 2025. Penetapan merujuk kompromi indeks Alfa 0,8 dari usulan SB/SP 0,1 menimbang tingkat pertumbuhan ekonomi Sumsel 5,28%, inflasi 2,55% per September, nilai KHL Rp3,55 juta, dan dari usulan pengusaha 0,5 menimbang kondisi perekonomian.
Berikut di Bumi Ruwa Jurai, berbasis kesepakatan nilai indeks Alfa 0,8, Dewan Pengupahan setempat di pleno 18-19 November sepakati UMP Lampung 2027 sebesar Rp3.285.152,48 per bulan atau naik Rp237.418,48 setara 7,79% dari UMP 2026 sebesar Rp3.047.734 per bulan.
Taklimat media Kadisnaker Lampung Dr Agus Nompitu, Jumat, menyebut Gubernur Rahmat Mirzani Djausal sudah oke, tinggal di-SK-kan. Hanya saja untuk besaran UMSP Lampung 2027 belum ada informasi baik adakah ia, atau berapa besarannya untuk satu-satunya sektor yang baru pertama kali ditetapkan 2026 lalu: sektor usaha kelapa sawit dan pengolahan minyak mentah Rp3.108.689 per bulan.
Lalu di Bumi Betawi sekaligus “J-Town”, sebutan singkat internasional untuk Jakarta, Gubernur Pramono Anung Wibowo lewat SK 1270/2026, menetapkan UMP DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941 per bulan, alias naik Rp407.065 setara 7,1% dari UMP 2026 sebesar Rp5.729.876 per bulan.
“Kebijakan ini diarahkan untuk mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan, memberikan kepastian bagi pekerja, menjaga iklim usaha tetap kondusif,” kutipan jumpa pers Bang Pram sapaannya kini, usai sebelumnya Mas Pram sebelum dia Gubernur DKI. Sementara, ini UMP tertinggi. Dan untuk UMSP belum ditetapkan.
Di Bumi Pasundan, pleno Dewan Pengupahan Jawa Barat dipimpin Kadisnakertrans I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka (Kim Agung), Rabu, 18 November 2026, merekomendasikan besaran UMP Jabar 2027 sebesar Rp3 juta per bulan, naik 29,44% setara Rp682.399 dari UMP 2026 Rp2.317.601.
Gubernur Dedi Mulyadi dikabarkan telah menyetujuinya, hanya saja hingga Jumat pukul 23.59 WIB, belum di-SK-kan. Penetapan antara lain menimbang nilai KHL 70,62% (pihak SB/SP bahkan semula meminta porsinya 80%-100% KHL), sementara unsur pengusaha kekeuh dengan usulan Rp2,4 juta (naik 7% dari UMP 2026) mengacu formulasi PP 49.
Di Bumi Flobamorata (akronim nama pulau-pulau utamanya: Flores, Sumba, Timor, Alor, Lembata) Nusa Tenggara Timur (NTT), Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena tetapkan UMP 2027 sebesar Rp2.602.441, naik Rp146.543 atau 5,97% dari UMP 2026 sebesar Rp2.455.898. Kadisnakertrans Yosef Rasi menyebut NTT belum menerapkan UMSP.
Di Bumi Benuanta (bahasa Bulungan: tanah kita) Kalimantan Utara (Kaltara), Gubernur Dr. Zainal Arifin Paliwang lewat SK Nomor 100.3.3.1/546/2026 tarikh 19 November menetapkan UMP Kaltara 2027 sebesar Rp4.027.901 per bulan atau naik Rp252.658 setara 6,65% dari UMP 2026 yakni Rp3.775.243.
Plt Kadisnakertransprov Asnawi, pimpinan pleno Dewan Pengupahan setempat jua mengafirmasi, Gubernur juga menetapkan UMSP Kaltara 2027 via SK 100.3.3.1/547/2026 untuk tiga sektor industri unggulan sini, yakni Perkebunan Kelapa Sawit sebesar Rp4.053.065, Pertambangan Batu Bara sebesar Rp4.061.619, dan Migas sebesar Rp4.070.174.
Dan di provinsi bersemboyan “Mellete Diatonganan” (Meniti pada Kebenaran) beribukota di Bumi Manakarra Kabupaten Mamuju, Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Dr. Suhardi Duka melalui SK 855/2025 menetapkan UMP Sulbar 2027 sebesar Rp3.502.000 per bulan atau naik Rp186.066 setara 5,61% dari UMP 202 sebesar Rp3.315.934,82.
Idem Lampung, merujuk keterangan Kadistransnaker Sulbar Dr Andi Farid Amri, belum menetapkan besaran UMSP 2027. Pun idem Lampung seturut tahun lalu, Sulawesi Barat juga memberlakukan UMSP 2026 sebesar Rp3.324.301,25 untuk sektor Perkebunan Buah Kelapa Sawit dan Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit.
Demikian informasi terangkum hingga Sabtu dini hari pukul 03.30 WIb. Penetapan UM 2027 mengacu UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah (PP) 49/2025 tentang Perubahan Kedua atas PP 36/2021 tentang Pengupahan. Plus per teknis, SE Menaker B/M/209/HI.01.00/XI/2026 tarikh 16 November 2026.
Dalam regulasi UU dan PP, terdapat penyesuaian rentang indeks alfa sebelumnya berkisar 0,5-0,9 menjadi 0,5-1,0. Sedang perhitungan UM 2027 masih menggunakan formula sebagaimana diatur dalam PP 49/2025.
Adapun Pasal 138 UU 27/2026 mengatur penetapan upah minimum didasarkan pada kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Data kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan tersebut bersumber dari lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan statistik.
Menaker Yassierli menetapkan batas waktu pengumuman penetapan UMP 2027 paling lambat 21 November 2026, penetapan UMSP paling lambat 26 November 2026, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) paling lambat 25 November 2026, dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) paling lambat 30 November 2026.
Dalam penghitungan UM 2027, terdapat tiga variabel utama pertimbangan, yakni KHL, kondisi perekonomian, serta ketenagakerjaan. Formula penghitungan UM menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dengan rentang nilai 0,5 hingga 1,0.
Diketahui, UM 2027 baik UMP/UMSP dan UMKM/UMSK ini menjadi jaring pengaman sosial terendah, berlaku bagi buruh/pekerja lajang masa kerja 0 tahun alias di bawah 1 tahun dan bagi yang di atas 1 tahun berlaku struktur dan skala upah, serentak berlaku efektif per 1 Januari 2027.
Menaker Yassierli saat rapat persetujuan DPR RI membawa RUU Pelindungan Ketenagakerjaan 6 Oktober lalu sebelum diparipurnakan DPR RI sekaligus menjadi hari disahkannya menjadi UU 27/2026 pas peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober lalu menyebut, penetapan UU ini sebagai era baru sejarah hukum ketenagakerjaan RI.
Kendati bagi sementara pihak terutama dalam hal ini kaum pengusaha, tidak sedikit jua yang menyambutnya dengan respons was-was pala ngenyut” mengingat situasi kondisi ekonomi domestik Indonesia yang dalam istilah keseharian acap dicelotehkan “sedang tidak baik-baik saja” ditengah kecamuk situasi VUCA, situasi ketidakpastian geostrategis global. Atawa, situasi “in this economy”, meminjam istilah genzi kini jua genre awal gen Alpha. Yang dikenal kritis, itu.










