Clickinfo.co.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung menemukan kelebihan pembayaran dan potensi kelebihan pembayaran senilai Rp1.061.646.838 pada empat paket proyek infrastruktur Tahun Anggaran 2025 di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Tanggamus.
Alih-alih memaparkan langkah penagihan konkret, pihak dinas justru menyebut tindak lanjut pengembalian kerugian daerah merupakan urusan BPK dan rekanan.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 40B/T/LHP/DJKN-V.BLP/PPD.01/05/2026, temuan dipicu ketidaksesuaian spesifikasi teknis serta kekurangan volume pekerjaan di lapangan.
Keempat paket konstruksi tersebut memiliki total nilai kontrak Rp10.852.209.000 dengan realisasi pembayaran mencapai Rp7.064.487.000, sementara sisa Rp3.787.222.000 masih berstatus terutang.
Rincian temuan kelebihan maupun potensi kelebihan pembayaran pada keempat paket pekerjaan tersebut meliputi:
Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Ruas Sumanda oleh CV Way Lalaan (nilai kontrak Rp1.006.802.000) dengan selisih Rp3.656.779.
Pembentukan Badan Jalan, Rambat Beton, dan Box Culvert Ruas Sanggi–Atar Lebar oleh CV Dira Utama (nilai kontrak Rp2.499.997.000) dengan selisih Rp563.375.663.
Pembangunan Ruas Jalan Gunung Sari–Sinar Banten oleh CV Alkas Jaya (nilai kontrak Rp1.151.559.000) dengan selisih Rp39.241.935.
Pembangunan Jembatan Way Ulu Semuong oleh CV Galih Pratama Jaya (nilai kontrak Rp6.193.851.000) dengan selisih Rp455.372.459.
Selain kekurangan volume dan spesifikasi, BPK mencatat keterlambatan penyelesaian pengerjaan Jembatan Way Ulu Semuong yang memicu kewajiban denda sebesar Rp290.162.389. Dalam evaluasinya, auditor negara menilai lemahnya pengendalian kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menjadi penyebab utama pekerjaan tetap dibayarkan meski belum memenuhi ketentuan kontrak.
Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Tanggamus memerintahkan Kepala Dinas PUPR memperketat pengawasan PPK dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). BPK juga mewajibkan penyetoran kelebihan pembayaran sebesar Rp563.375.663 ke kas daerah, memperhitungkan potensi kelebihan pembayaran senilai Rp498.271.175 pada saat pelunasan, serta memproses penyetoran denda keterlambatan Rp290.162.389.
Namun, saat dikonfirmasi mengenai mekanisme penagihan dan pengawalan rekomendasi audit pada Kamis, 12 November 2026, Kepala Dinas PUPR Tanggamus melalui Kepala Bidang Bina Marga Julhari Bowo yang diwakili Kepala Seksi Ahmad Azis menyatakan instansinya hanya sebatas melayangkan surat kepada kontraktor.
“Kami dari pihak PUPR hanya memberikan surat saja kepada rekanan, selanjutnya untuk tindak lanjut merupakan urusan BPK dan rekanan,” kata Ahmad Azis singkat.
Sikap pasif tersebut kontras dengan konstruksi rekomendasi LHP BPK yang secara eksplisit menempatkan Kepala Dinas PUPR beserta jajaran PPK sebagai penanggung jawab pengendalian kontrak sekaligus pengawal penyelesaian kewajiban penyedia jasa terhadap keuangan daerah.
