Clickinfo.co.id – Peran generasi muda dalam pembangunan berkelanjutan menjadi sorotan dalam diskusi publik bertema “Pemuda Bergerak untuk Masa Depan Berkelanjutan” yang digelar Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Lampung di Djaya House Caffe & Resto, Rabu, 21 Oktober 2026.
Kegiatan yang dimulai pukul 19.00 WIB dan terbuka untuk umum ini diikuti organisasi mahasiswa serta berbagai elemen masyarakat. Diskusi tersebut menjadi ruang dialog dan kolaborasi untuk mendorong keterlibatan orang muda dalam menghadapi isu lingkungan, kesenjangan sosial, dan pembangunan berkelanjutan.
Diskusi menghadirkan tujuh pemateri dari Bappeda Provinsi Lampung, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung, SP Sebaya Lampung, Yayasan Penggerak Lingkungan Sosial, UBL SDGs Center, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Lampung, dan PKBI Lampung.
Pemuda Berperan Strategis dalam Pencapaian SDGs
Direktur UBL SDGs Center, Dr.Eng. Ir. AR. Fritz Akhmad Nuzir, S.T., M.A., SCL., GA., IAI., menyampaikan bahwa pemuda memiliki peran strategis dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) melalui inovasi, kolaborasi, dan aksi nyata.
Menurutnya, teknologi seharusnya memperkuat kontribusi generasi muda, bukan menggantikan keterlibatan langsung mereka di tengah masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa pemenuhan kebutuhan generasi muda saat ini perlu mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan karena kondisi lingkungan turut menentukan kualitas hidup generasi mendatang.
Krisis Iklim dan Ancaman Karhutla
Staf Advokasi dan Kampanye WALHI Lampung, Mustakim, menegaskan bahwa isu lingkungan berkaitan erat dengan pencapaian SDGs. Sejumlah tujuan yang relevan di antaranya penanganan perubahan iklim, akses air bersih dan sanitasi layak, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, pelestarian ekosistem laut dan darat, serta pembangunan kota yang berkelanjutan.
Ia menyoroti kenaikan suhu udara dan berulangnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menimbulkan keresahan, termasuk di kalangan generasi muda. Menurutnya, berbagai aksi protes yang dilakukan kelompok pemuda mencerminkan adanya kekhawatiran terhadap penanganan persoalan lingkungan yang dinilai belum optimal.
Mustakim menekankan perlunya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan agar upaya perlindungan lingkungan dapat berjalan lebih efektif.
Perempuan Harus Menjadi Subjek Pembangunan
Ketua SP Sebaya Lampung, Reni Yuliana Meutia, S.Kom., M.M., menyatakan bahwa seluruh 17 tujuan SDGs berkaitan dengan perempuan.
Ia menyoroti kesenjangan akses pendidikan dan informasi yang masih dialami perempuan di pedesaan, termasuk informasi mengenai SDGs. Selain itu, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dinilai masih perlu diperkuat.
Menurutnya, perempuan tidak seharusnya hanya ditempatkan sebagai objek pembangunan, tetapi harus menjadi subjek yang memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
Media Berperan Menyampaikan Isu SDGs
Ketua AJI Bandar Lampung, Dian Wahyu Kusuma, M.Si., menilai program yang dijalankan lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat sipil belum sepenuhnya tersampaikan kepada publik.
Ia menjelaskan bahwa media memiliki peran untuk menyederhanakan informasi kompleks, seperti emisi dan indikator SDGs, agar lebih mudah dipahami masyarakat. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan akademisi dan tenaga ahli.
Dian juga mengingatkan pentingnya pemberitaan yang setara gender, bebas stereotip, dan berbasis fakta agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat mengenai berbagai persoalan pembangunan.
Pemuda Perlu Dilibatkan dalam Perencanaan Daerah
Perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung menegaskan pentingnya keterlibatan generasi muda, baik perempuan maupun laki-laki, dalam proses pembangunan daerah.
Menurutnya, pemuda tidak cukup hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga perlu berperan aktif sebagai subjek yang menyampaikan gagasan dan aspirasi. Pelibatan tersebut mencakup Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa hingga provinsi, serta penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Pemerintah Provinsi Lampung juga memprioritaskan pembangunan berbasis desa, pemberdayaan perempuan, dan pelestarian lingkungan. Bappeda membuka ruang bagi generasi muda untuk memberikan masukan terhadap tujuh prioritas pembangunan daerah, termasuk dalam proses penyusunan RKPD.
Pembangunan Tidak Hanya Berorientasi pada Infrastruktur
Direktur Eksekutif Daerah PKBI Lampung, Muhamad Fajar Santoso, S.H., M.H., menyampaikan bahwa pemerintah tidak dapat merumuskan kebijakan secara optimal tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat. Di sisi lain, partisipasi publik juga membutuhkan dukungan dari pemerintah.
Menurut Fajar, masyarakat sipil berperan mengisi kebutuhan yang belum terjangkau oleh negara. Namun, tanggung jawab pembangunan tidak seharusnya dibebankan sepenuhnya kepada masyarakat sipil.
Ia mendorong masyarakat untuk menjalankan kontrol sosial melalui kritik dan saran yang konstruktif. Fajar juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari pembangunan infrastruktur fisik, tetapi perlu memperhatikan aspek sosial dan kesetaraan gender.
Selain itu, ia menyoroti beban domestik yang masih banyak ditanggung perempuan. Peran ganda tersebut, menurutnya, perlu mendapat pengakuan dan perhatian yang setara.
Anak Muda Diajak Mengambil Peran
Direktur Eksekutif Yayasan Penggerak Lingkungan Sosial, Tri Meilan Purwati, S.Sos., mengajak generasi muda untuk tidak bersikap apatis dalam menghadapi berbagai persoalan sosial dan lingkungan.
Ia mengingatkan bahwa upaya menyelamatkan diri sendiri tidak akan menjadi solusi bagi persoalan bersama apabila masyarakat memilih untuk tidak peduli.
Tri mengajak anak muda mengambil peran dalam perubahan dan menghidupkan kembali nilai-nilai positif yang dinilai mulai bergeser di tengah masyarakat.
Peserta Soroti Karhutla dan Partisipasi Mahasiswa
Dalam sesi tanya jawab, perwakilan MCC UIN menyampaikan keresahan terhadap sejumlah persoalan pemerintahan yang dinilai belum mendapatkan solusi optimal. Ia meminta evaluasi terhadap kebijakan pemerintah dan menyoroti penanganan karhutla yang dianggap belum tuntas.
Peserta tersebut juga mempertanyakan tindakan terhadap pemuda yang menyampaikan aspirasi melalui aksi dan pemasangan spanduk. Ia berharap pemerintah membuka ruang dialog agar aspirasi masyarakat dapat ditanggapi tanpa menimbulkan persoalan baru.
Selain isu lingkungan dan kebijakan pemerintah, peserta itu menyoroti sikap apatis sebagian mahasiswa yang dinilai lebih memilih diam atau mengutamakan kepentingan pribadi. Ia mempertanyakan cara membangkitkan partisipasi mahasiswa dalam mengawal isu nasional serta mendorong evaluasi terhadap kebijakan yang dianggap belum berpihak kepada masyarakat.
Melalui diskusi ini, keterlibatan orang muda diharapkan semakin kuat dalam menyampaikan aspirasi, membangun kolaborasi lintas sektor, dan mengawal pembangunan yang memperhatikan aspek sosial, kesetaraan gender, serta kelestarian lingkungan.
