• Redaksi
  • Tentang Kami
Sabtu, November 21, 2026
clickinfo.co.id
  • Beranda
  • Berita
  • Provinsi
    • Lampung
    • Aceh
    • Bali
    • DKI Jakarta
    • NTB
    • NTT
    • Daerah
    • Jawa
    • Kalimantan
    • Sulawesi
    • Sumatera
    • Papua
  • Daerah
    • Bandar Lampung
    • Lampung Barat
    • Lampung Selatan
    • Lampung Tengah
    • Lampung Timur
    • Lampung Utara
    • Mesuji
    • Metro
    • Pesawaran
    • Pesisir Barat
    • Pringsewu
    • Tanggamus
    • Tulang Bawang
    • Tulang Bawang Barat
    • Waykanan
  • Pendidikan
    • Unila
    • UIN RIL
  • Artikel
    • Esai
    • Opini
    • Puisi
    • Tajuk
  • Life Style
    • Kesehatan
    • Kuliner
    • Olahraga
    • Otomotif
    • Travel
  • Politik
    • DPRD Provinsi Lampung
    • DPRD Kota Bandar Lampung
  • Organisasi
    • JMSI
    • HIPMI
    • APINDO
    • IKADI
    • Komite OSIS Nasional
No Result
View All Result
clickinfo.co.id
  • Beranda
  • Berita
  • Provinsi
    • Lampung
    • Aceh
    • Bali
    • DKI Jakarta
    • NTB
    • NTT
    • Daerah
    • Jawa
    • Kalimantan
    • Sulawesi
    • Sumatera
    • Papua
  • Daerah
    • Bandar Lampung
    • Lampung Barat
    • Lampung Selatan
    • Lampung Tengah
    • Lampung Timur
    • Lampung Utara
    • Mesuji
    • Metro
    • Pesawaran
    • Pesisir Barat
    • Pringsewu
    • Tanggamus
    • Tulang Bawang
    • Tulang Bawang Barat
    • Waykanan
  • Pendidikan
    • Unila
    • UIN RIL
  • Artikel
    • Esai
    • Opini
    • Puisi
    • Tajuk
  • Life Style
    • Kesehatan
    • Kuliner
    • Olahraga
    • Otomotif
    • Travel
  • Politik
    • DPRD Provinsi Lampung
    • DPRD Kota Bandar Lampung
  • Organisasi
    • JMSI
    • HIPMI
    • APINDO
    • IKADI
    • Komite OSIS Nasional
No Result
View All Result
clickinfo.co.id
No Result
View All Result
Home Artikel Opini

Negara Tidak Boleh Kecolongan Lagi

IrzonEditorIrzon
07/10/2026
in Opini
A A
Negara Tidak Boleh Kecolongan Lagi

Negara Tidak Boleh Kecolongan Lagi

Clickinfo.co.id – Ketukan palu Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober 2026 kemarin resmi menyudahi drama hukum Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Permohonan Denny Indrayana dan kolega untuk mendiskualifikasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Secara hukum tata negara, posisi Gibran aman. Drama selesai, sengketa ditutup.

Namun, apakah polemiknya benar-benar selesai? Justru di sinilah diskusi yang sehat baru dimulai.

Lewat persidangan tersebut, masyarakat disuguhi fakta persidangan yang bikin dahi berkerut. Majelis Hakim MK, melalui Hakim Konstitusi Arsul Sani, blak-blakan mengungkap bahwa dalam berkas administrasi Gibran dari UTS Insearch Australia, tidak ditemukan bukti ijazah kelulusan setara SLTA/SMA. Dokumen yang diserahkan ke kementerian dan menjadi basis surat penyetaraan, hanyalah sebuah “Certificate of Attendance” alias bukti kehadiran. Kasarnya, surat yang menyatakan “dia pernah datang dan duduk di sana,” bukan surat “dia lulus dari sana.”

ArtikelTerkait

Badak Jawa Bukan Objek Eksperimen Kebijakan

Internet Mandiri, Kedaulatan Data Terjaga 

Tentu saja, MK punya alasan hukum yang kuat mengapa mereka tidak mendepak sang Wapres. Menurut MK, status Gibran sebagai “calon” sudah melebur begitu ia resmi dilantik menjadi Wakil Presiden RI sejak 20 Oktober 2024. Kalau mau menguji jabatan atau memberhentikan seorang kepala negara atau wakilnya setelah pelantikan, jalurnya bukan lagi lewat sengketa hasil pemilu (PHPU) di MK, melainkan jalur politik pemakzulan (impeachment) via DPR RI sesuai koridor Pasal 7A dan 7B UUD 1945.

Logika hukum MK ini sangat objektif dan harus kita hormati demi kepastian hukum negara. Tapi mari kita tempatkan masalah ini di luar ruang sidang, yakni di meja warung kopi tempat rakyat biasa berdiskusi.

Pertanyaan mendasarnya sederhana, Kenapa dokumen pendidikan seorang calon pemimpin nasional setingkat Wakil Presiden baru ditelanjangi secara terbuka di ruang sidang setelah yang bersangkutan menjabat?

Ini bukan soal suka atau tidak suka pada sosok Gibran, tetapi soal standar kepatuhan administrasi negara. Menjadi ironis ketika syarat administrasi pendaftaran kerja biasa atau seleksi CPNS menuntut legalisir ijazah yang super ketat, namun verifikasi dokumen untuk posisi pemegang mandat ratusan juta rakyat justru menyisakan ruang perdebatan yang begitu fundamental.

Pihak penyelenggara pemilu (KPU) dan kementerian terkait semestinya melakukan verifikasi substantif sejak awal. Memastikan asal-usul dokumen, keabsahannya, hingga kesesuaian istilah asing kelulusan secara tuntas sebelum nama calon diketuk dalam daftar tetap. Administrasi jangan hanya mencentang daftar cek ada-tidaknya selembar kertas.

Pelajaran dari putusan MK ini adalah peringatan bagi sistem demokrasi kita agar negara tidak boleh kecolongan lagi. Standar pemeriksaan harus ketat, terbuka, dan berlaku sama bagi siapa saja. Mau dia anak presiden, jenderal, pengusaha besar, ataupun rakyat biasa, dokumen harus berbicara secara hukum tanpa ada perlakuan istimewa.

Gugatan di MK boleh saja kandas karena benturan prosedur formal. Namun, fakta yang terungkap di persidangan adalah oleh-oleh evaluasi yang berharga. Kita butuh jaminan bahwa ke depan, siapa pun yang maju dalam kontestasi nasional, urusan syarat dasarnya sudah beres di meja verifikasi, bukan baru dibongkar saat mereka sudah duduk di kursi kekuasaan.

 

Bandar Lampung, 07 Oktober 2026

Oleh: Junaidi Ismail, S.H. | Ketua Umum Poros Wartawan Lampung

Tags: Denny IndrayanaGibran Rakabuming RakaPutusan Mahkamah Konstitusi
Previous Post

Pengukuhan Majelis Al-Muwasholah Sumsel Jadi Momentum Pererat Silaturahmi Ulama

Next Post

Gubernur Lampung Beberkan Konsep Ketahanan Pangan Hulu-Hilir kepada Peserta Didik Sespimti

Related Posts

Badak Jawa Bukan Objek Eksperimen Kebijakan

Badak Jawa Bukan Objek Eksperimen Kebijakan

21/11/2026
Internet Mandiri, Kedaulatan Data Terjaga 

Internet Mandiri, Kedaulatan Data Terjaga 

20/11/2026
RUU Perampasan Aset Menuju Paripurna 

RUU Perampasan Aset Menuju Paripurna 

19/11/2026
Diplomasi Indonesia, Menggerakkan Stabilitas Dunia

Diplomasi Indonesia, Menggerakkan Stabilitas Dunia

18/11/2026
Sufmi Dasco Ahmad dan Harapan Baru Kepemimpinan Nasional

Sufmi Dasco Ahmad dan Harapan Baru Kepemimpinan Nasional

17/11/2026
Jabatan Ada Batasnya, Rekam Jejak Akan Abadi

Jabatan Ada Batasnya, Rekam Jejak Akan Abadi

15/11/2026
Next Post
Gubernur Lampung Beberkan Konsep Ketahanan Pangan Hulu-Hilir kepada Peserta Didik Sespimti

Gubernur Lampung Beberkan Konsep Ketahanan Pangan Hulu-Hilir kepada Peserta Didik Sespimti

Pengembangan PLTP Rajabasa Masuki Tahap Konstruksi 2027

Pengembangan PLTP Rajabasa Masuki Tahap Konstruksi 2027

Ingatkan Calon Peratin Jauhi Politik Uang, Pemkab Pesisir Barat Mantapkan Komitmen Damai

Ingatkan Calon Peratin Jauhi Politik Uang, Pemkab Pesisir Barat Mantapkan Komitmen Damai

Pemuda Tanggamus Berpeluang Kerja di Jepang, Pemkab Jajaki Kerja Sama dengan WILLER

Pemuda Tanggamus Berpeluang Kerja di Jepang, Pemkab Jajaki Kerja Sama dengan WILLER

Verifikasi Dugaan Kebakaran Lahan, DLH Lampung Segel Area Kebun PT SIL

Verifikasi Dugaan Kebakaran Lahan, DLH Lampung Segel Area Kebun PT SIL

Lampung Hingga Sulawesi Barat, Ini 10 Provinsi Tetapkan UMP/UMSP 2027 Sebelum Tenggat
Berita

Lampung Hingga Sulawesi Barat, Ini 10 Provinsi Tetapkan UMP/UMSP 2027 Sebelum Tenggat

EditorAidiland1 others
21/11/2026

Clickinfo.co.id — Hingga H-1 tenggat pengumuman penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sesuai amanat Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, 10 provinsi...

Read more
Ketua FKWKP Desak Pimpinan TNI Telusuri Aliran Dana Rp3 Juta Terkait Penurunan Berita

Ketua FKWKP Desak Pimpinan TNI Telusuri Aliran Dana Rp3 Juta Terkait Penurunan Berita

21/11/2026
Badak Jawa Bukan Objek Eksperimen Kebijakan

Badak Jawa Bukan Objek Eksperimen Kebijakan

21/11/2026
Muscam VI Golkar Kota Agung Timur Tetapkan Ketua PK Periode 2026–2031

Muscam VI Golkar Kota Agung Timur Tetapkan Ketua PK Periode 2026–2031

20/11/2026
Perkuat Peran Dakwah Nasional, IKADI Lampung Hadiri Munas IV di Jakarta

Perkuat Peran Dakwah Nasional, IKADI Lampung Hadiri Munas IV di Jakarta

20/11/2026
clickinfo.co.id

Lampung, Indonesia
Telepon : 081225227939
E-mail : admin@clickinfo.co.id

  • Beranda
  • Redaksi
  • Tentang Kami

© 2025 - Clickinfo.co.id - All Rights Reserved.

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Berita
  • Provinsi
    • Lampung
    • Aceh
    • Bali
    • DKI Jakarta
    • NTB
    • NTT
    • Daerah
    • Jawa
    • Kalimantan
    • Sulawesi
    • Sumatera
    • Papua
  • Daerah
    • Bandar Lampung
    • Lampung Barat
    • Lampung Selatan
    • Lampung Tengah
    • Lampung Timur
    • Lampung Utara
    • Mesuji
    • Metro
    • Pesawaran
    • Pesisir Barat
    • Pringsewu
    • Tanggamus
    • Tulang Bawang
    • Tulang Bawang Barat
    • Waykanan
  • Pendidikan
    • Unila
    • UIN RIL
  • Artikel
    • Esai
    • Opini
    • Puisi
    • Tajuk
  • Life Style
    • Kesehatan
    • Kuliner
    • Olahraga
    • Otomotif
    • Travel
  • Politik
    • DPRD Provinsi Lampung
    • DPRD Kota Bandar Lampung
  • Organisasi
    • JMSI
    • HIPMI
    • APINDO
    • IKADI
    • Komite OSIS Nasional

© 2025 - Clickinfo.co.id - All Rights Reserved.