Clickinfo.co.id – Pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Lampung, Jamal, mendesak evaluasi menyeluruh terhadap alur birokrasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan fasilitas rujukan rumah sakit yang dinilai masih menyulitkan warga, Kamis, 10 September 2026.
Sorotan tajam disuarakan menyusul banyaknya keluhan pasien asal daerah penyangga, seperti Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Selatan, yang kerap dipaksa berulang kali menempuh perjalanan puluhan kilometer hanya demi mengantre konsultasi dokter spesialis atau pemeriksaan dasar.
“Rakyat jangan dipaksa berulang kali datang hanya demi mengakses layanan medis. Mereka datang ke rumah sakit karena ingin lekas sembuh, bukan untuk dipingpong dari satu meja administrasi ke meja lainnya,” tegas Jamal.
Jamal memaparkan beban berlipat yang mesti ditanggung warga pelosok. Pasien terpaksa mengorbankan waktu kerja, tenaga, hingga merogoh kocek tambahan untuk ongkos transportasi demi menjalani pemeriksaan poli sederhana, seperti layanan Telinga Hidung Tenggorokan (THT).
“Kasihan warga yang datang dari jauh. Kalau hanya untuk periksa THT harus datang berkali-kali ke rumah sakit rujukan, pengeluaran makin membengkak. Pengaturan administrasi mestinya memudahkan rakyat, bukan malah menjadi beban baru,” tuturnya.
KNPI mendesak BPJS Kesehatan bersama jajaran dinas kesehatan dan manajemen rumah sakit segera merombak pola pendaftaran antrean, pemetaan jadwal praktik dokter spesialis, serta memangkas kerumitan mekanisme rujukan berjenjang.
Jamal mengingatkan bahwa usia kemerdekaan Republik Indonesia yang kini menginjak 81 tahun semestinya diiringi pemerataan mutu jaminan sosial tanpa diskriminasi jarak geografis maupun status ekonomi. Pembangunan gedung rumah sakit megah dinilai kehilangan arti bila prosedur operasional di lapangan masih membingungkan orang sakit.
Kanal pengaduan publik yang responsif juga didorong agar keluhan peserta tidak sekadar dijawab secara normatif, melainkan ditindaklanjuti lewat solusi nyata.
“Fasilitas kesehatan harus berkeadilan. Hak warga di pelosok sama persis dengan masyarakat perkotaan. Negara wajib hadir memastikan jaminan kesehatan benar-benar menjamin keselamatan rakyat tanpa terhalang tembok birokrasi panjang,” pungkas Jamal.
