Clickinfo.co.id – Fakultas Hukum (FH) Universitas Lampung (Unila) menggelar visitasi pembukaan Program Studi Magister Kenotariatan pada Jumat, 27 Februari 2026, di ruang rapat Dekanat Gedung C lantai dua kampus setempat.
Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum RI Dr. Widodo, S.H., M.H., Rektor Unila Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., Wakil Rektor Bidang Akademik Prof. Dr. Eng. Suripto Dwi Yuwono, S.Si., M.T., Direktur Perdata Direktorat Kemenkum RI Henry Sulaiman, S.H., M.E., Direktur Badan Usaha Direktorat Kemenkum RI Dr. Andi Taletting Langi, S.H., S.IP., M.Si., M.Phil., Ketua Senat Unila Prof. Dr. Her Pratiwi, M.Pd., serta Ketua Senat FH Unila sekaligus Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
Visitasi ini bertujuan untuk memantau sejauh mana kesiapan pembukaan Program Studi Magister Kenotariatan di FH Unila, baik dari aspek akademik, sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana.
Dalam sambutannya, Dekan FH Unila menyampaikan apresiasi atas kehadiran Direktur Jenderal dalam rangka meninjau kesiapan pembukaan program tersebut. Ia menjelaskan, Program Magister Kenotariatan telah dirintis sejak 2008 dan sempat bekerja sama dengan Universitas Diponegoro hingga 2015. Visitasi kali ini menjadi upaya ketiga untuk mendirikan program secara mandiri.
Menurutnya, pendirian program didorong oleh tingginya minat alumni serta kebutuhan pendidikan kenotariatan yang semakin spesifik di tengah meningkatnya aktivitas bisnis dan tuntutan kepastian hukum.
“Program Studi Magister Kenotariatan ini sudah lama kami persiapkan dan sangat dibutuhkan. Banyak alumni menanyakan keberlanjutan program ini, sementara tenaga pengajar dan berbagai masukan juga telah kami siapkan. Kami berharap program ini dapat segera terwujud dan memberi kontribusi nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Rektor Unila menyampaikan bahwa pembukaan program ini merupakan hasil kerja keras seluruh sivitas akademika. Ia menegaskan, meningkatnya jumlah lulusan mendorong kebutuhan pendidikan lanjutan bagi alumni dan mahasiswa.
“Program Studi Magister Kenotariatan ini sangat dinantikan, tidak hanya oleh mahasiswa, tetapi juga masyarakat. Oleh karena itu, pada tahun ini kami berupaya mewujudkan pembukaannya,” katanya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum menyatakan visitasi dilakukan untuk memastikan kesiapan pembukaan program sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendukung perkembangan hukum dan penataan kenotariatan secara umum.
Ia menambahkan, pihaknya tengah menguatkan notaris berbasis teknologi informasi serta mengembangkan layanan yang lebih akuntabel.
“Kami berharap sinergitas antarperguruan tinggi dapat menjadi faktor kunci agar lulusan yang dihasilkan tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga mampu menghadapi berbagai hambatan profesi notaris di lapangan,” ungkapnya.
Program Studi Magister Kenotariatan ditargetkan mulai dibuka tahun ini bersamaan dengan penerimaan mahasiswa baru hingga akhir Juli 2026. Seluruh persiapan disebut telah dilakukan, mulai dari sarana dan prasarana, tenaga pendidik, hingga penetapan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung Taufiqur Rakhman, S.Sos., S.H., M.Si., Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Lampung Beni Daryono, S.H., M.E., Kepala Divisi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Dr. Laila Yunora, S.H., M.H., Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Unila Prof. Dr. Abdurrahman, M.Si., Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Provinsi Lampung Zul April, S.H., Ketua Tim Penjaminan Mutu FH Dr. Muhtadi, S.H., M.Hum., para Wakil Dekan FH Unila, serta jajaran pimpinan program studi dan bagian di lingkungan fakultas.
