Clickinfo.co.id — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mentransformasi paradigma pembangunan ekonomi daerah, dari pendekatan tetesan ke bawah (trickle-down economy) menjadi penguatan ekonomi rakyat dari tingkat perdesaan (bottom-up economy). Pendekatan tersebut berlandaskan Pasal 33 UUD 1945 dan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat membuka kegiatan Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Lampung Semester II 2026, Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR), serta Kinerja Sektor Jasa Keuangan Provinsi Lampung Semester II 2026 di Ballroom Hotel Novotel, Selasa, 13 Oktober 2026.
Kegiatan yang digelar melalui sinergi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung tersebut dihadiri para bupati dan wali kota, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan lembaga keuangan perbankan dan nonbank, asosiasi pelaku usaha, akademisi, serta pimpinan media massa.
Dalam pemaparannya, Gubernur Mirza menjelaskan bahwa struktur perekonomian Provinsi Lampung yang sekitar 28 hingga 30 persen ditopang sektor pertanian menuntut keberpihakan regulasi bagi petani dan masyarakat perdesaan. Menurutnya, pola pembangunan yang berfokus pada pemberian insentif modal kepada konglomerasi industri besar belum optimal dalam mendorong pemerataan kesejahteraan hingga tingkat bawah.
“Pasal 33 itu menyatakan koperasi, ekonomi disusun secara bersama-sama, dari atas sampai bawah. Bawah itu dikuatkan dulu. Koperasi adalah anchor, hub-hub ekonomi yang ada di desa-desa. Di desa-desa, itu yang akan menjadi motor penggerak ekonomi, terus dia naik ke atas, naik ke atas lagi sampai ke industri,” tutur Gubernur.
Gubernur Mirza juga memaparkan kebijakan Presiden Prabowo Subianto, antara lain kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah menjadi Rp6.500 per kilogram serta penghentian impor sejumlah komoditas pertanian. Menurutnya, kebijakan tersebut telah memberikan dampak terhadap kondisi ekonomi jutaan keluarga petani di Lampung.
Ia menyebutkan bahwa marjin keuntungan petani kini mencapai 48 persen, sementara pendapatan petani meningkat hingga Rp3 juta sampai Rp5 juta per bulan.
“Ketika HET dinaikkan, harga beras naik? Iya naik, tapi naiknya di tangan petani, naiknya di tangan ini. Keuntungan petani naik 30%. Hari ini keuntungan 48%, ada di petani,” ujar Gubernur Mirza.
Dampak pergeseran paradigma tersebut, lanjutnya, tercermin dalam capaian ekonomi Lampung yang disebut menempati peringkat kedua pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Sumatera pada semester II 2026, yakni sebesar 5,29 persen. Selain itu, tingkat kemiskinan di Lampung diklaim turun 1 persen dalam kurun waktu satu tahun, tiga kali lebih cepat dibandingkan rata-rata tahunan pada periode sebelumnya yang berkisar 0,3 persen.
Penguatan daya beli masyarakat desa juga ditunjukkan melalui data transaksi di lapangan. Mengutip data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Gubernur mengungkapkan pembelian kendaraan baru meningkat 43 persen, didominasi kendaraan niaga dan komersial untuk menunjang logistik pangan.
Peningkatan tersebut meliputi pembelian truk sebesar 220 persen, van 123 persen, dan kendaraan pikap 78 persen. Kenaikan juga disebut terjadi pada volume pengiriman logistik, transaksi ibadah kurban dengan jumlah sapi meningkat 109 persen dan domba 141 persen, serta perjalanan umrah warga.
Menutup arahannya, Gubernur Mirza menekankan bahwa keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Lampung memerlukan percepatan hilirisasi komoditas unggulan di tingkat desa. Menurutnya, sekitar 55 persen potensi komoditas daerah, seperti kelapa sawit, karet, kopi, tebu, dan kakao, masih belum terhilirisasi.
Ia meminta seluruh bupati dan wali kota menyelaraskan kebijakan daerah untuk menyiapkan fasilitas pengeringan (dryer), sentra peternakan, kawasan industri beras rakyat, serta meningkatkan kompetensi vokasi sumber daya manusia lokal sejak bangku sekolah.
“Maka kabupaten/kota, kita sama-sama fokus ke desa. Desanya naik kelas, Bapak Ibu sekalian. Saya yakin kalau ini dilakukan secara terorganisir, secara gotong-royong, ini akan menjadi basis utama kita. Kita basisnya kuat, bisa tumbuh di Provinsi Lampung,” pungkas Gubernur.
