Clickinfo.co.id – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan hasil perkembangan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir, Senin, 11 November 2025.
Amalia menjelaskan, hingga Oktober 2025, inflasi Indonesia masih terkendali dalam kisaran target nasional 2,5 ± 1 persen.
Berdasarkan data BPS, tercatat 37 provinsi di Indonesia mengalami inflasi, sedangkan 1 provinsi, yaitu Papua, mengalami deflasi sebesar -0,92 persen.
Dari 37 provinsi yang mengalami inflasi, Lampung menjadi provinsi dengan inflasi terendah secara nasional yaitu sebesar 0,30 persen.
Beberapa provinsi yang mencatat inflasi di atas batas atas target nasional (>3,5 persen) antara lain Sumatera Barat sebesar 3,87 persen, Riau 3,85 persen, Sulawesi Tengah 3,60 persen, dan Aceh 3,58 persen.
Sementara itu, inflasi di beberapa daerah lainnya masih berada dalam kisaran yang terkendali.
Kepala BPS RI menyebut capaian Lampung menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga, terutama pada komoditas pangan utama.
Sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bulog, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dinilai berjalan efektif melalui langkah penguatan pasokan, kelancaran distribusi, dan operasi pasar rutin di berbagai wilayah.
Selain menyampaikan data inflasi, Amalia juga memaparkan perkembangan pertumbuhan ekonomi nasional triwulan III tahun 2025 yang mencapai 5,04 persen (year-on-year).
Angka tersebut menunjukkan perekonomian nasional masih tumbuh stabil di tengah dinamika ekonomi global.
Provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di Maluku Utara sebesar 39,10 persen, diikuti Sulawesi Tengah 7,79 persen, dan Kepulauan Riau 7,48 persen.
Sementara dua provinsi mengalami kontraksi, yaitu Papua Tengah sebesar -16,11 persen dan Papua Barat -0,13 persen.
Dalam rapat tersebut, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menegaskan pentingnya peran Kepala Daerah dalam menjaga inflasi tetap terkendali di wilayah masing-masing.
Menurutnya, koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pusat harus terus diperkuat agar kebijakan pengendalian inflasi dapat berjalan konsisten di seluruh daerah.
