Clickinfo.co.id – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan konflik berkepanjangan antara gajah dan manusia di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK).
Langkah konkret akan diambil melalui pembangunan batas permanen sepanjang 60 hingga 70 kilometer di sepanjang kawasan tersebut.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur saat memimpin dialog “Gerakan Bersatu dengan Alam” yang dihadiri jajaran Forkopimda di Balai TNWK, Desa Rajabasa Lama, Lampung Timur, Sabtu, 24 Januari 2026.
“Ini bukan sekadar seremonial. Kita datang untuk mendengar langsung masyarakat yang terdampak. Solusi ke depan harus berangkat dari kondisi riil di lapangan, bukan lagi pendekatan sementara,” tegas Gubernur Mirza.
Gubernur mengungkapkan bahwa tim teknis akan segera diturunkan untuk melakukan feasibility study (uji kelayakan).
Pembangunan pembatas ini dirancang khusus sesuai karakter wilayah baik rawa, sungai, maupun tanah keras agar kuat namun tetap ramah lingkungan dan tidak mengganggu pergerakan satwa.
Isu konflik gajah di Way Kambas kini telah menjadi perhatian internasional dan masuk dalam prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto.
Bahkan, isu ini sempat dibahas dalam kunjungan strategis Presiden ke Inggris bersama Raja Charles III.
“Way Kambas akan menjadi percontohan konservasi bagi 57 taman nasional di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa perhatian Presiden adalah komitmen nyata yang dibawa hingga ke forum internasional,” tambah Gubernur.
Tantangan di TNWK tergolong tinggi karena kawasan seluas 125.000 hektare ini berbatasan langsung dengan pemukiman yang dihuni hampir 800.000 jiwa.
Selain infrastruktur fisik, pemerintah akan memperkuat pengamanan dengan membentuk satgas desa dan kemitraan konservasi guna menutupi keterbatasan jumlah polisi hutan.
Dukungan penuh juga datang dari Pangdam XXI/Radin Inten, Mayjen TNI Kristomei Sianturi. Ia menyatakan kesiapan TNI dalam membantu mitigasi, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun patroli humanis.
“Prinsipnya, gajah tidak disakiti, masyarakat merasa aman. TNI siap kapan pun dibutuhkan,” kata Mayjen Kristomei.
Sejumlah kepala desa penyangga menyambut baik rencana ini. Kepala Desa Braja Harjosari, Suryanto, menyatakan bahwa warga siap mendukung penuh langkah nyata pemerintah demi mengakhiri ketakutan yang telah dirasakan selama puluhan tahun.
Melalui arah kebijakan baru yang terintegrasi, Way Kambas diharapkan menjadi laboratorium nasional untuk kebijakan mitigasi konflik berbasis ekologi, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat.
