Clickinfo.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanggamus bersama BPJS Ketenagakerjaan resmi meluncurkan program Perlindungan Pekerja Rentan bagi ribuan pekerja sektor informal di Gedung Serba Guna (GSG) Islamic Center Kotaagung, Rabu, 18 November 2026.
Sebanyak 6.456 pekerja berisiko tinggi dari sektor perikanan, perdagangan, serta transportasi kini memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Peluncuran program dihadiri langsung oleh Bupati Tanggamus Drs. H. Moh. Saleh Asnawi, M.A., M.H., Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) Kuncoro Budi Winarno, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pringsewu Faisal Yamani, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para camat, serta pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) se-Kabupaten Tanggamus. Kebijakan merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021, Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, serta Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 20 Tahun 2025.
Bupati Saleh Asnawi menegaskan bahwa pekerja sektor informal seperti nelayan, pedagang, maupun sopir memiliki tingkat kerentanan kecelakaan kerja tinggi namun kerap belum tersentuh perlindungan sosial memadai.
“Jaminan sosial ketenagakerjaan ini sangat penting karena memberikan perlindungan bagi pekerja dan keluarga ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun kematian,” ujar Saleh Asnawi.
Selain pembiayaan APBD kabupaten, Pemkab Tanggamus menggulirkan skema 1 Pekon 80 Pekerja Rentan dengan melibatkan pemerintah pekon guna memperluas kepesertaan pada 2027. Berdasarkan catatan pemerintah daerah, capaian Universal Coverage Jamsostek (UCJ) Kabupaten Tanggamus saat ini menyentuh 18,48 persen atau setara 56.673 pekerja dari target 22 persen sebanyak 67.518 pekerja, sehingga realisasi telah mencapai sekitar 84 persen dari target.
“Program ini dilaksanakan untuk mencegah munculnya keluarga miskin baru dikarenakan hilangnya sumber penghasilan atau tulang punggung keluarga sebagai akibat dari musibah yang terjadi,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Pringsewu Faisal Yamani menyebutkan Kabupaten Tanggamus tercatat sebagai daerah pertama di Provinsi Lampung yang menginisiasi inovasi perlindungan pekerja rentan secara terintegrasi. Hingga November 2026, skema 1 Pekon 80 Pekerja Rentan telah menjangkau 480 pekerja, sehingga total pekerja rentan terlindungi bersama kuota APBD mencapai 6.936 jiwa.
Kelompok pekerja bukan penerima upah yang disasar meliputi nelayan, petani, pengemudi ojek, sopir angkutan umum, tukang becak, pedagang kaki lima (PKL), pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga pekerja jasa lainnya. Peserta memperoleh manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) berupa perawatan medis sesuai indikasi dokter, beasiswa pendidikan anak yang memenuhi persyaratan, serta santunan Jaminan Kematian (JKM).
“Apabila peserta mengalami musibah kecelakaan kerja, pengobatannya akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan sampai dinyatakan sembuh oleh dokter,” jelas Faisal.
Pada kesempatan sama, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel Kuncoro Budi Winarno mengapresiasi komitmen penganggaran Pemkab Tanggamus dalam melindungi masyarakat berpenghasilan rendah yang kesulitan membayar iuran secara mandiri.
“Ini bukan sekadar memberikan bantuan pembayaran, tetapi juga merupakan bentuk nyata bahwa pemerintah hadir memberikan rasa aman, kepastian perlindungan, serta keberlangsungan ekonomi keluarga pekerja,” ungkap Kuncoro.











