Clickinfo.co.id — Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat terus berkomitmen meningkatkan kompetensi aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif dan akuntabel. Komitmen tersebut diwujudkan melalui partisipasi Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, S.K.M., S.H., M.M., dalam Pelatihan dan Sertifikasi Certified Government Risk Executive (CGRE) yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Ciawi, Bogor, Selasa, 18 Agustus 2026.
Dalam kegiatan tersebut, Tedi Zadmiko dinyatakan kompeten setelah mengikuti rangkaian pelatihan dan sertifikasi CGRE yang dilaksanakan di Government Internal Audit Corporate University (GIA Corpu) BPKP, Ciawi, Bogor.
Pelatihan dan sertifikasi tersebut diikuti 14 peserta yang berasal dari unsur pimpinan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Para peserta terdiri atas pejabat Eselon I dan II, termasuk sekretaris daerah, inspektur daerah, serta pimpinan badan dan perangkat daerah lainnya.
Sertifikasi CGRE dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi unsur pimpinan kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah dalam membangun dan menyelenggarakan tata kelola Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor (MRPN LS) guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.
Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya peningkatan kompetensi eksekutif dalam menyusun dan menetapkan kebijakan penerapan manajemen risiko secara efektif, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih terarah, terukur dan optimal.
Penerapan manajemen risiko memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Dengan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses bisnis pemerintahan, berbagai potensi hambatan dapat diidentifikasi sejak dini sehingga langkah pengendalian dan mitigasi dapat dilakukan secara tepat.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat terus mendorong penguatan kompetensi manajemen risiko di lingkungan perangkat daerah. Seluruh pemangku kepentingan diharapkan memiliki pemahaman dan kemampuan yang baik dalam mengelola risiko sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Manajemen risiko diharapkan menjadi bagian yang terintegrasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, pemantauan hingga evaluasi.
Dengan penerapan manajemen risiko yang semakin baik, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat optimistis pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih efektif, akuntabel dan tepat sasaran serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
