Clickinfo.co.id – Bupati Kabupaten Pesisir Barat, Dedi Irawan, menyampaikan rekomendasi dan catatan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Pesisir Barat yang digelar di ruang rapat paripurna, Kamis, 9 April 2026.
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD, Mad Muhizar, didampingi Wakil Ketua II DPRD, Muhammad Amin Basri, serta dihadiri 20 dari 25 anggota DPRD.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Pesisir Barat, Irawan Topani, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Armand Achyuni, unsur Forkopimda, perwakilan OPD, para camat, serta anggota TP-PKK dan DWP Pesisir Barat.
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas terselenggaranya rapat paripurna tersebut. Ia menjelaskan bahwa agenda ini merupakan tahapan akhir dari proses penyampaian dan pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2025.
“Rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian rekomendasi ini merupakan wujud check and balance serta sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai representasi rakyat,” ujar Bupati.
Ia juga menegaskan bahwa proses tersebut mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.
Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa seluruh rekomendasi DPRD telah dicermati secara seksama oleh pemerintah daerah. Ia mengapresiasi berbagai masukan, kritik, dan saran yang dinilai konstruktif demi peningkatan kualitas pembangunan ke depan.
“Saya bersama seluruh jajaran perangkat daerah telah mencatat seluruh rekomendasi tersebut. Terima kasih atas koreksi, kritik membangun, serta catatan yang disampaikan secara lugas dan terukur,” tegasnya.
Adapun sejumlah poin rekomendasi yang menjadi perhatian utama pemerintah daerah meliputi:
Optimalisasi peningkatan pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Optimalisasi belanja PPPK paruh waktu.
Peningkatan pengawasan, pemanfaatan, dan pemeliharaan aset daerah.
Penguatan pengawasan sektor infrastruktur, penataan ruang, dan lingkungan hidup.
Peningkatan kualitas dokumen LKJP.
Penguatan pengawasan perizinan, infrastruktur, promosi, kapasitas SDM, serta pengelolaan destinasi wisata.
Optimalisasi sektor ketahanan pangan, pelayanan publik, dan pelayanan sosial.
Bupati juga menekankan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah agar menjadikan rekomendasi DPRD sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran ke depan.
“Seluruh rekomendasi ini harus menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan strategis daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pesisir Barat,” ujarnya.
Ia turut mengakui bahwa pelaksanaan program pembangunan masih belum sepenuhnya optimal dan perlu terus ditingkatkan.
“Dengan dukungan DPRD serta seluruh lapisan masyarakat, kami akan terus berupaya merealisasikan target pembangunan demi terwujudnya Pesisir Barat yang lebih baik,” pungkasnya.
Di akhir penyampaiannya, Bupati berharap seluruh upaya pembangunan daerah mendapat petunjuk dan kemudahan dari Allah SWT demi kemajuan Negeri Para Saibatin dan Ulama yang dicintai bersama.
