Clickinfo.co.id – Presiden Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung (UBL) Periode 2025–2026, Alvin Sanjaya, S.H., menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait penetapan tersangka sekaligus penahanan Direktur BUMD PT Tulang Bawang Jaya Perseroda, Novi Mirzani (NVM), oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulang Bawang pada 12 November 2026.
Melalui pernyataan sikap yang disampaikan pada Minggu, 15 November 2026, Alvin menyoroti proses penegakan hukum tersebut dari perspektif hukum acara pidana. Ia menilai setiap tahapan penanganan perkara harus dilaksanakan secara objektif, transparan, serta sesuai dengan prinsip due process of law atau proses hukum yang semestinya.
Menurut Alvin, terdapat sejumlah aspek yang perlu mendapatkan penjelasan dari Kejari Tulang Bawang, terutama terkait konstruksi perkara dan prosedur penetapan tersangka.
Pertama, ia mempertanyakan perubahan fokus penanganan perkara dari dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan SPBU milik BUMD PT Tulang Bawang Jaya Perseroda menjadi dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Alvin menyebutkan bahwa dalam perkembangan perkara tersebut, Kejari Tulang Bawang menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru pada 9 November 2026. Ia juga mempertanyakan penerbitan sprindik tersebut yang menurutnya tidak didahului tahap penyelidikan.
Kedua, Alvin menyoroti potensi persoalan prosedural dalam proses penetapan tersangka. Menurutnya, aparat penegak hukum perlu memastikan seluruh unsur tindak pidana yang disangkakan didukung oleh bukti yang cukup dan proses penyidikan yang sesuai dengan ketentuan hukum.
Ia menilai penggunaan pasal perintangan penyidikan harus didasarkan pada konstruksi hukum dan alat bukti yang jelas, bukan menjadi jalan pintas ketika penanganan perkara pokok dugaan korupsi masih berlangsung.
Ketiga, Alvin mengingatkan pentingnya menjaga objektivitas penegakan hukum serta menghormati asas praduga tak bersalah. Menurutnya, upaya pemberantasan tindak pidana korupsi harus tetap berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak prosedural setiap pihak yang berhadapan dengan hukum.
Ia juga menyoroti informasi mengenai sikap kooperatif pihak terkait dalam memenuhi panggilan penyidik yang menurutnya perlu menjadi bagian dari pertimbangan dalam melihat proses penanganan perkara.
Atas sejumlah catatan tersebut, Alvin meminta Kejari Tulang Bawang membuka secara transparan dasar konstruksi hukum dan alat bukti yang mendasari dugaan perintangan penyidikan terhadap NVM agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Selain itu, ia mendorong agar penyidikan perkara pokok dugaan korupsi dalam pengelolaan BUMD tetap dituntaskan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
Alvin juga meminta agar seluruh proses penegakan hukum berjalan berdasarkan prinsip keadilan dan bebas dari intervensi maupun kepentingan di luar hukum.
“Penegakan hukum tindak pidana korupsi memang harus didukung penuh demi menyelamatkan keuangan daerah. Namun, ketegasan aparat penegak hukum tidak boleh mengabaikan kepastian hukum dan hak-hak prosedural pihak yang diperiksa,” demikian sikap yang disampaikan Alvin.
Ia menegaskan, pernyataan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral dan intelektual mahasiswa hukum dalam mengawal supremasi hukum di Provinsi Lampung.
Melalui pernyataan sikap ini, Alvin berharap Kejari Tulang Bawang dapat memberikan penjelasan secara terbuka sehingga proses penanganan perkara tersebut dapat dipahami masyarakat dan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan.













