Clickinfo.co.id – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kota Bandar Lampung secara resmi menyatakan dukungannya terhadap keberadaan SMA Siger.
Dukungan ini didasari atas upaya pemerintah daerah dalam menekan angka putus sekolah bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang tidak tertampung di sekolah negeri.
Ketua Eksekutif Kota LMND Bandar Lampung, Marco Fadhillah, menegaskan bahwa hadirnya SMA Siger merupakan langkah konkret untuk menjawab keterbatasan daya tampung SMA negeri dan mahalnya biaya sekolah swasta di Bandar Lampung.
“Persoalan utama adalah tingginya angka putus sekolah. Banyak anak dari keluarga kelas pekerja kehilangan akses pendidikan menengah atas. SMA Siger hadir bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan ekonomi,” ujar Marco dalam keterangannya, Jumat, 30 Januari 2026.
LMND menyayangkan polemik yang berkembang saat ini justru bergeser dari substansi pendidikan ke ranah administratif dan konflik kepentingan politik.
Organisasi mahasiswa ini menilai kondisi tersebut berbahaya karena berpotensi menjadikan hak pendidikan anak-anak sebagai korban kegaduhan para elite.
Marco menegaskan bahwa jika terdapat persoalan perizinan, seharusnya diselesaikan secara bertanggung jawab melalui koordinasi antar stakeholder, mulai dari Pemerintah Kota Bandar Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung, hingga kementerian terkait.
“Pendidikan tidak boleh dijadikan arena konflik elite dan serangan politik. Perdebatan administrasi seharusnya diselesaikan oleh pemangku kebijakan, sementara hak anak-anak untuk tetap bersekolah harus dijamin tanpa syarat,” tegasnya.
Lebih lanjut, LMND mengingatkan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin hak atas pendidikan setiap warga negara. Setiap kebijakan yang bertujuan memperluas akses pendidikan bagi rakyat semestinya didukung dan disempurnakan, bukan dilemahkan dengan pendekatan prosedural semata.
“LMND Kota Bandar Lampung mendesak seluruh pihak untuk menghentikan kegaduhan politik. Masa depan anak-anak tidak boleh dikorbankan hanya karena konflik kepentingan dan lambannya birokrasi,” pungkas Marco.
