Clickinfo.co.id – Sebagai salah satu Daerah di Indonesia, Lampung kini memiliki “mata” yang mampu mengawasi wilayahnya dari luar angkasa. Satelit Lampung-1 sukses diluncurkan dari China pada 5 Agustus 2026 melalui kolaborasi Pemerintah Provinsi Lampung dengan STAR.VISION. Salah satu tujuan pentingnya adalah mendeteksi dini titik api dan membantu memantau kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Namun justru di sinilah pertanyaan masyarakat menjadi semakin tajam. Kalau Lampung sudah memiliki satelit sendiri, mengapa karhutla masih terjadi dan bahkan sempat meluas?
Pertanyaan ini tentu tidak berarti menyalahkan satelit. Satelit hanyalah alat. Yang patut dipertanyakan adalah bagaimana Pemerintah Provinsi Lampung menggunakan informasi dan teknologi tersebut untuk mencegah bencana.
Lampung-1 dibekali teknologi hiperspektral, kecerdasan buatan (AI), serta resolusi spasial hingga sekitar 5 meter. Kemampuannya sangat potensial untuk membantu mendeteksi anomali panas dan memberikan informasi mengenai kondisi wilayah secara lebih cepat dan rinci.
Maka, apabila titik panas sudah dapat diketahui, tetapi kebakaran tetap berkembang, masyarakat berhak mempertanyakan kecepatan respons dan kesiapsiagaan pemerintah daerah. Sebab teknologi tidak akan berguna apabila hanya berhenti pada layar komputer.
Karhutla di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) seharusnya menjadi momentum evaluasi serius. Kemarau, vegetasi kering dan angin memang merupakan faktor alam yang mempercepat penyebaran api. Dugaan kelalaian atau kesengajaan manusia juga harus ditelusuri aparat.
Tetapi pemerintah tidak boleh menjadikan faktor alam dan ulah manusia sebagai alasan untuk menutupi kemungkinan lemahnya sistem pencegahan.
Bukankah justru fungsi pemerintah adalah mengantisipasi risiko sebelum berubah menjadi bencana?
Jika pemerintah sudah memiliki kemampuan pemantauan dari udara, semestinya ada sistem peringatan dini yang bekerja hingga ke tingkat lapangan. Begitu titik api terdeteksi, harus ada petugas yang segera bergerak, sarana pemadaman yang siap, koordinasi lintas instansi yang efektif dan komando yang tidak berbelit-belit.
Jangan sampai satelit sudah melihat api dari angkasa, sementara pemerintah baru sibuk setelah asap membumbung dan lahan terbakar luas.
Lebih dari 250 personel gabungan memang telah berjibaku di lapangan. Mereka patut mendapatkan apresiasi karena menghadapi medan berat, keterbatasan sumber air dan lokasi yang sulit dijangkau.
Namun perjuangan petugas di lapangan tidak boleh dijadikan pembenaran bahwa sistem pemerintah sudah berjalan sempurna.
Justru harus ditanyakan, mengapa api bisa berkembang sedemikian jauh sebelum penanganan efektif dilakukan? Apakah informasi titik panas sudah diterima tepat waktu? Apakah informasi tersebut segera diterjemahkan menjadi tindakan? Apakah peralatan dan personel sudah ditempatkan berdasarkan peta risiko?
Inilah evaluasi yang seharusnya dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung.
Kita tidak membutuhkan pemerintah yang hanya mampu menunjukkan bahwa Lampung telah memiliki satelit canggih. Masyarakat membutuhkan pemerintah yang mampu mengubah kecanggihan teknologi menjadi tindakan nyata.
Satelit Lampung-1 jangan sampai hanya menjadi simbol kemajuan teknologi Lampung, sementara karhutla tetap berulang setiap musim kemarau.
Pemerintah Provinsi Lampung harus berani melakukan evaluasi secara terbuka. Jika terdapat kelemahan koordinasi, perencanaan, pengawasan atau respons, perbaiki. Jika ada pejabat atau institusi yang lalai menjalankan tugas, jangan ragu melakukan pembenahan.
Sebab anggaran dan teknologi pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Satelit sudah melihat dari langit. Sekarang masyarakat menunggu apakah Pemerintah Provinsi Lampung benar-benar mampu melihat, mencegah dan bertindak sebelum api menjadi bencana.
Jangan sampai rakyat memiliki satelit, tetapi pemerintah kehilangan kecepatan.
Karena dalam urusan karhutla, terlambat bertindak bukan hanya persoalan administrasi. Kelalaian dapat berarti hutan terbakar, satwa terancam, lingkungan rusak dan masyarakat menjadi korban.
Bandar Lampung, 27 Agustus 2026
Oleh: Junaidi Ismail, S.H. | Ketua Umum Poros Wartawan Lampung
