Clickinfo.co.id – Peran kalangan intelektual dinilai semakin penting di tengah dinamika dan tantangan demokrasi Indonesia saat ini. Hal itu mengemuka dalam Diskusi Publik dan peluncuran buku Monolog di Simpang Republik yang digelar di Hotel Swarna Dwipa Palembang, Jumat, 31 Januari 2026.
Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Sumatera Selatan, Drh. Alfin Suhanda, menegaskan bahwa demokrasi yang sehat tidak cukup bertumpu pada mekanisme pemilihan umum semata. Menurutnya, kualitas demokrasi ditentukan oleh hadirnya gagasan kritis, etika kepemimpinan, dan keberanian intelektual dalam menyuarakan kepentingan publik.
Ia menilai buku karya M. Haekal Al Haffah tersebut lahir dari kegelisahan intelektual yang jernih terhadap praktik demokrasi dan kepemimpinan politik kontemporer.
Bagi Alfin, pemikiran reflektif dan kritis seperti itu penting agar demokrasi tidak terjebak menjadi sekadar rutinitas prosedural, tetapi benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Ia juga melihat karya tersebut bukan hanya berupa perenungan, melainkan kritik substantif terhadap relasi antara negara, elite politik, dan masyarakat sipil. Karena itu, tanggung jawab intelektual, katanya, tidak boleh berhenti di ruang akademik, tetapi harus hadir aktif di ruang publik.
Di tengah melemahnya kepercayaan publik terhadap institusi politik, forum diskusi dan penerbitan buku dinilai menjadi ruang strategis untuk merawat nalar publik dan mengingatkan dimensi etis kepemimpinan.
Alfin mengapresiasi pertemuan lintas unsur dalam forum tersebut, mulai dari akademisi, aktivis, mahasiswa hingga masyarakat umum, sebagai bentuk pertukaran gagasan yang sehat dan terbuka.
Ia berharap kegiatan serupa terus berlanjut sehingga lahir lebih banyak karya kritis yang mendorong tumbuhnya civic virtue atau kebajikan kewargaan.
Menurutnya, demokrasi membutuhkan pemikiran dan keberanian moral, bukan hanya perebutan kekuasaan.
Sementara itu, penulis buku Monolog di Simpang Republik, M. Haekal Al Haffah, menyoroti lemahnya tradisi intelektual di ruang publik sebagai salah satu persoalan mendasar demokrasi Indonesia.
Ia menegaskan bahwa ketika fungsi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak berjalan optimal, maka masyarakat sipil menjadi penopang terakhir keseimbangan demokrasi.
Dalam konteks itulah, peran intelektual, akademisi, dan komunitas kritis dibutuhkan untuk menjaga kontrol terhadap kekuasaan agar tetap berpihak pada kepentingan publik.
Diskusi mengangkat tema Kepemimpinan Politik, Civic Virtue, dan Tanggung Jawab Intelektual dengan menghadirkan Haekal sebagai narasumber utama, didampingi Ketua Umum DPP Gencar Charma Afrianto serta sejumlah akademisi dan pengamat politik Sumatera Selatan.
Forum ini dirancang sebagai ruang dialog reflektif guna menelaah krisis kepemimpinan politik, melemahnya kebajikan kewargaan, serta menegaskan urgensi kehadiran intelektual dalam membangun kehidupan politik yang demokratis, berkeadilan, dan berkeadaban.
Editor & Penulis
