Clickinfo.co.id — Langkah Kementerian ATR/BPN mencabut Hak Guna Usaha (HGU) PT Sugar Group Companies (SGC) seluas 85.244 hektare di Lampung mengirimkan pesan yang sangat jelas: fajar baru penegakan hukum agraria telah tiba. Ini bukan sekadar soal tertib administrasi, melainkan upaya berani negara mengambil kembali aset strategis bernilai triliunan rupiah yang selama ini terjebak dalam ketidakjelasan.
Namun, di balik langkah tegas tersebut, pemerintah kini berada di persimpangan yang tidak mudah—bagaimana menjaga marwah hukum tanpa membuat pasar gula nasional limbung?
Perlu diingat, SGC bukan pemain kecil dalam industri gula nasional. Perusahaan ini merupakan raksasa gula berbasis tebu dengan enam entitas pendukung dan dikenal sebagai produsen gula putih terbesar di Indonesia dalam satu kawasan. Melalui merek dagang Gulaku, produk SGC terhubung langsung dengan jutaan dapur rumah tangga serta industri makanan dan minuman di seluruh negeri.
Dengan luas lahan yang hampir setara wilayah Singapura, pencabutan izin ini jelas membawa konsekuensi ekonomi yang nyata. Jika proses hukum dieksekusi tanpa perhitungan matang—terutama bila sampai menghentikan aktivitas produksi secara mendadak—kita berisiko membuka “kotak pandora” menuju krisis pangan yang sebenarnya bisa dihindari.
Stabilitas pasokan dan harga gula adalah kepentingan publik yang bersentuhan langsung dengan daya beli masyarakat. Gangguan produksi dari salah satu kawasan gula terbesar di Indonesia akan cepat tercermin pada kelangkaan stok, lonjakan harga, dan tekanan inflasi pangan.
Bayangkan lubang besar dalam neraca gula domestik bila produksi dari lahan seluas itu hilang seketika. Dampaknya mudah ditebak: stok ritel menipis, harga melonjak, dan inflasi pangan kembali menghantui daya beli rakyat. Di sinilah letak dilemanya—niat mulia menegakkan hukum berpotensi berbenturan dengan realitas kebutuhan dasar masyarakat yang tidak bisa menunggu panjangnya birokrasi pasca-pencabutan.
Di sisi lain, puluhan ribu pekerja kebun dan pabrik tidak terlibat dalam proses penerbitan HGU. Penegakan hukum tidak seharusnya berujung pada hilangnya mata pencaharian mereka. Karena itu, keberlanjutan operasional pasca-pencabutan menjadi bentuk perlindungan sosial yang konkret dari negara.
Pemerintah perlu menyadari bahwa dalam kasus sebesar SGC, “mencabut izin” hanyalah separuh dari pekerjaan. Tugas yang lebih berat justru dimulai setelahnya, yakni memastikan keberlanjutan ekonomi pasca-pencabutan. Aset produktif dan infrastruktur industri yang telah dibangun puluhan tahun tidak boleh dibiarkan berubah menjadi besi tua atau hamparan lahan tidur akibat proses hukum yang berlarut-larut. Membiarkan mesin pabrik berhenti dan lahan terbengkalai justru akan menimbulkan kerugian ekonomi yang lebih besar.
Karena itu, kebijakan “cabut lalu tinggalkan” bukanlah pilihan yang bijak.
Pencabutan HGU harus dibarengi langkah konkret, misalnya melalui pembentukan Badan Pengelola Transisi atau penunjukan operator sementara—seperti sinergi dengan BUMN perkebunan. Langkah ini penting untuk mengambil alih kendali manajerial sementara dengan tiga tujuan utama.
Pertama, menjaga mesin produksi agar tebu tetap dipanen dan pabrik tetap beroperasi sehingga pasokan gula ke pasar terjaga. Kedua, melindungi hak pekerja dengan memastikan puluhan ribu buruh tidak kehilangan pendapatan di tengah ketidakpastian status lahan. Ketiga, memberikan kepastian hukum bagi negara, sembari pemerintah memiliki ruang melakukan audit menyeluruh serta redistribusi lahan secara bertahap kepada pihak yang berhak, termasuk TNI AU dan masyarakat melalui skema reforma agraria.
Reforma agraria pasca-pencabutan HGU idealnya dilakukan secara bertahap dan terukur, tanpa memutus rantai produksi yang telah berjalan. Keadilan agraria akan jauh lebih bermakna bila mampu berjalan beriringan dengan keberlanjutan ekonomi dan produktivitas nasional.
Pada akhirnya, kasus SGC menjadi ujian kedewasaan pemerintah dalam mengelola sengketa agraria berskala raksasa. Keadilan memang harus ditegakkan, tetapi negara juga wajib memastikan bahwa runtuhnya kepastian hukum bagi korporasi yang menyimpang tidak ikut menimpa rakyat kecil yang hanya membutuhkan harga gula terjangkau. Menegakkan aturan adalah kewajiban, sementara memastikan rakyat tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya adalah mandat konstitusi yang tidak kalah utama.
Penulis: Andi Firmansyah
