Clickinfo.co.id – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong penguatan peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) agar menjadi garda terdepan dalam membangun kesadaran hukum warga hingga tingkat desa.
Langkah penguatan dijalankan lewat konsolidasi Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat (Aslinmas) serta program Masyarakat Sadar Hukum (Masdarkum) yang menjadikan Provinsi Lampung sebagai daerah percontohan nasional.
Komitmen penguatan aparatur desa disampaikan Mirza saat menghadiri Penguatan Aslinmas Provinsi Lampung dalam rangka Masdarkum di Gedung Pusiban, Kompleks Perkantoran Gubernur Lampung, Kamis, 19 November 2026.
Ia menilai anggota Linmas selama bertugas bersentuhan langsung dengan warga, mulai dari menjaga ketertiban, menyosialisasikan kebijakan pemerintah, hingga menjadi pihak pertama di lokasi saat terjadi bencana maupun kebakaran.
“Melalui penguatan Aslinmas dan program Masdarkum, kita ingin Linmas bekerja lebih efektif, terkoordinasi, profesional, dan memiliki kesejahteraan yang lebih baik. Kehadiran program ini juga diharapkan dapat memperluas jangkauan pelayanan hukum hingga ke desa-desa,” kata Gubernur Mirza.
Menurut Mirza, kontribusi besar Linmas di lapangan belum sepenuhnya ditopang wadah organisasi yang mampu memperjuangkan peningkatan kapasitas maupun kesejahteraan anggotanya. Kehadiran Aslinmas dirancang menjadi pusat koordinasi sekaligus penghubung antara warga, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum agar persoalan di desa tertangani lebih cepat.
Penguatan literasi hukum dari tingkat akar rumput selaras dengan agenda ketujuh Asta Cita Presiden terkait reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan korupsi dan narkoba. Mengingat jumlah anggota Satlinmas bersama unsur pendukung di Lampung mencapai sekitar 88.000 orang, Mirza meminta para bupati dan wali kota segera mengonsolidasikan kekuatan besar di wilayah masing-masing.
Provinsi Lampung ditunjuk menjadi lokasi percontohan nasional Masdarkum sebelum skema serupa diterapkan secara luas di seluruh Indonesia pada 2027. Selain urusan ketertiban dan hukum, Mirza mendorong kader Masdarkum menggerakkan ekonomi desa lewat gerakan memilah sampah, budi daya ikan tematik, usaha ayam petelur, serta kegiatan pemberdayaan warga lainnya.
Pada kesempatan sama, Direktur II Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI, Danang Suryo Wibowo, menjelaskan bahwa Masdarkum merupakan sistem kewaspadaan dini berbasis masyarakat dalam payung program Jaga Desa Kejaksaan. Sebanyak 2.651 kader dari unsur Linmas akan disiapkan untuk mewakili seluruh desa dan kelurahan se-Lampung.
Danang menegaskan bahwa kader Masdarkum bekerja secara sukarela dan bukan berstatus sebagai aparat penegak hukum, penyelidik, maupun penyidik. Mereka bertugas mengamati, menghimpun, serta mencatat perkembangan persoalan sosial di lingkungan masing-masing setiap hari melalui aplikasi Kejaksaan sebagai bahan analisis penanganan bersama pemerintah daerah.
Pelatihan calon kader dijadwalkan berlangsung serentak pada 24–26 November 2026 di 15 kabupaten/kota yang terbagi ke dalam lebih dari 90 kelas dengan syarat usia maksimal 45 tahun, menguasai teknologi informasi, serta memiliki gawai standar. Peserta lulusan pelatihan akan mengantongi sertifikat dan menjalani evaluasi kualitas data melalui wawancara dua responden di setiap desa/kelurahan, supervisi bulanan pada 10 persen wilayah, hingga forum diskusi kelompok (FGD) pada 28 Desember 2026.
Di sisi lain, Pemprov Lampung turut membuka akses pemberdayaan ekonomi bagi anggota Linmas lewat kerja sama dengan Perum Bulog, Bank Lampung, Permodalan Nasional Madani (PNM), serta Bank Syariah Indonesia (BSI). Anggota berkesempatan mengakses program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Lampung, pembiayaan BSI, program Mekaar PNM, hingga bergabung dalam jaringan usaha Rumah Pangan Kita (RPK) milik Bulog.
Acara konsolidasi turut dihadiri Plh. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Cakra Suyana Eka Putra, Ketua DPD Aslinmas Provinsi Lampung Muhammad Firsada, perwakilan kepala daerah, jajaran Kejaksaan Negeri se-Lampung, serta perwakilan PLN, Bukit Asam, dan Pelindo.
Cakra Suyana menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, materi pelatihan praktis, pendekatan humanis, serta kesiapan teknis agar pelaksanaan Masdarkum berjalan efektif dan tepat sasaran.
















