Clickinfo.co.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menerbitkan Surat Edaran Nomor 400.8/106/SE/III/2026 tentang Optimalisasi Penghimpunan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di Provinsi Sumatera Selatan. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kepedulian sosial, mengoptimalkan potensi dana umat, sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan di Bumi Sriwijaya.
Melalui surat edaran tersebut, Gubernur Sumatera Selatan mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), serta pegawai muslim di lingkungan instansi pemerintah, instansi vertikal, BUMN, BUMD, hingga perguruan tinggi negeri dan swasta di Sumsel untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah yang bersumber dari penghasilan tetap setiap bulan.
Kebijakan ini mengacu pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Regulasi tersebut menegaskan pentingnya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pengelolaan zakat serta memperbesar manfaatnya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
Dalam pelaksanaannya, penghimpunan zakat, infak, dan sedekah dilakukan melalui masing-masing Unit Pengumpul Zakat (UPZ), untuk selanjutnya disetorkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan.
BAZNAS Sumsel bertugas menerima dan mengelola dana ZIS sesuai ketentuan perundang-undangan. Adapun pendayagunaannya diarahkan berdasarkan skala prioritas, dengan fokus pada upaya pengentasan kemiskinan.
Ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, H. Darami, S.IP., S.Pd.I., M.Si., menyambut baik penerbitan surat edaran tersebut. Menurutnya, kebijakan ini menjadi momentum penting untuk membangun gerakan kepedulian sosial yang lebih luas melalui optimalisasi potensi zakat, infak, dan sedekah.
“Zakat bukan sekadar kewajiban ibadah, tetapi juga memiliki kekuatan besar sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Apabila potensi zakat, infak dan sedekah dapat dihimpun serta dikelola secara optimal, manfaatnya akan sangat besar bagi masyarakat yang membutuhkan,” ungkap Darami.
Ia menjelaskan, optimalisasi penghimpunan ZIS harus diikuti dengan pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, setiap dana yang dipercayakan masyarakat dapat disalurkan secara tepat sasaran dan memberikan dampak nyata.
“Harapan kami, melalui sinergi pemerintah daerah, instansi vertikal, BUMN, BUMD, perguruan tinggi dan seluruh komponen masyarakat, gerakan zakat ini menjadi kekuatan bersama untuk membantu saudara-saudara kita yang masih menghadapi kesulitan ekonomi. Zakat harus mampu menghadirkan solusi, bukan sekadar menjadi angka penghimpunan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Darami menilai kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, persoalan kemiskinan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan keterlibatan dan kepedulian bersama.
BAZNAS Sumsel juga berkomitmen memastikan dana ZIS yang dihimpun tidak hanya disalurkan untuk membantu kebutuhan mendesak masyarakat, tetapi juga diarahkan pada program pemberdayaan. Dengan begitu, para penerima manfaat memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dan kemandirian ekonomi.
Dalam surat edaran tersebut, BAZNAS Sumsel juga diminta melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta oleh Gubernur Sumatera Selatan.
“Kami atas nama BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan atas terbitnya surat edaran ini. Dukungan dan perhatian pemerintah sangat berarti bagi penguatan gerakan zakat di Sumatera Selatan. Kami berharap kebijakan ini menjadi langkah bersama untuk meningkatkan kepedulian, memperluas manfaat zakat, serta mempercepat pengentasan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” tutup Darami.
Untuk mendukung pelaksanaan teknis penghimpunan dan pengelolaan ZIS, koordinasi dapat dilakukan langsung dengan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan di Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor 7495, Palembang, atau melalui call center 0822-8148-1395.
Melalui kebijakan ini, potensi zakat, infak, dan sedekah di Sumatera Selatan diharapkan semakin optimal dan menjadi salah satu kekuatan sosial ekonomi umat dalam mendukung pengentasan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.














