Clickinfo.co.id – Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus dari Fraksi Golkar, Wandi, S.E., menggelar kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat dalam Reses I Masa Sidang I Tahun 2026 di Daerah Pemilihan I yang meliputi Kecamatan Kota Agung Timur, Kota Agung, dan Kota Agung Barat.
Kegiatan tersebut berlangsung di Pekon Menggala, Kecamatan Kota Agung Timur, Rabu, 18 November 2026.
Turut hadir Ketua DPD II Partai Golkar Tanggamus, Abi Hasan Mua’n, Camat Kota Agung Timur Wildan Histori, Sekretaris Desa Pekon Menggala, serta masyarakat setempat.
Dalam kesempatan itu, Wandi menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan ditampung dan disampaikan kepada pemerintah daerah maupun instansi terkait agar dapat diperjuangkan.
“Sudah kewajiban kami sebagai anggota DPRD Tanggamus untuk menerima dan menampung aspirasi masyarakat. Sudah menjadi tanggung jawab kami juga menyampaikan aspirasi tersebut ke pemerintah daerah atau eksekutif,” ujar Wandi.
Salah satu aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat adalah kebutuhan air bersih melalui program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS). Masyarakat Pekon Menggala berharap program tersebut dapat direalisasikan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga.
Menanggapi hal itu, Wandi meminta Pemerintah Pekon Menggala segera menyiapkan proposal pengajuan agar dapat diperjuangkan dan disampaikan kepada pemerintah.
“Nanti kami selaku anggota DPRD Tanggamus, saya juga di Badan Anggaran, akan berkoordinasi dengan Dinas PUPR tentang SPAM ataupun PAMSIMAS. Selama ini PAMSIMAS selalu dibangun Dinas PUPR melalui Dana DAK dari pusat. Ke depan akan kami dorong supaya ada pengajuan ke Kementerian,” jelas Wandi.
Selain persoalan air bersih, masyarakat juga mengeluhkan kepesertaan BPJS yang tidak aktif atau sudah dinonaktifkan.
“Insya Allah kami akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, bagaimana menyelesaikan BPJS yang mati tersebut,” tambahnya.
Aspirasi lainnya berkaitan dengan permohonan bantuan untuk masjid dan pengadaan seragam pengajian. Wandi meminta masyarakat menyiapkan proposal pengajuan agar bantuan tersebut dapat diperjuangkan.
Reses kali ini juga dihadiri langsung Ketua DPD II Partai Golkar Tanggamus, Abi Hasan Mua’n. Wandi menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran Ketua DPD II tersebut.
“Alhamdulillah beliau juga membantu kami tentang bantuan hukum, karena beliau juga Ketua Peradi Lampung dan basic-nya juga pengacara. Jadi kalau ada warga yang mau minta bantuan hukum, Partai Golkar siap membantu,” kata Wandi.
Wandi menambahkan, masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasi melalui Partai Golkar, mulai dari tingkat pekon, kecamatan, hingga DPD. Aspirasi tersebut selanjutnya akan diteruskan kepada anggota Fraksi Golkar di DPRD Kabupaten Tanggamus untuk disampaikan kepada pemerintah daerah.
“Artinya, kalaupun ada aspirasi di luar reses, kita siap menampung,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua DPD II Partai Golkar Tanggamus, Abi Hasan Mua’n, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan mempererat kedekatan Partai Golkar dengan masyarakat.
Menurutnya, Partai Golkar harus selalu dekat dengan masyarakat serta mengetahui berbagai keluhan dan kebutuhan warga, termasuk persoalan yang ramai diperbincangkan di media sosial.
“Kalau Partai Golkar sudah jauh dari masyarakat, dan tidak mau mendengarkan aspirasi dari bawah, maka Partai Golkar ini akan jauh dari masyarakat. Dan tidak salah kalau masyarakat kemudian tidak percaya lagi,” ujarnya.
Oleh karena itu, pihaknya hadir secara langsung untuk mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat.
Abi Hasan juga menyoroti persoalan desil yang berkaitan dengan penentuan penerima bantuan pemerintah. Ia menjelaskan bahwa masyarakat yang tidak masuk dalam desil 1 sampai 4 berpotensi tidak mendapatkan bantuan pemerintah.
“Ini yang harus kita perjuangkan bersama. Kami akan mencoba menjembatani antara fraksi dengan pimpinan, kemudian disampaikan kepada Bupati. Insya Allah apa yang kita bahas hari ini bisa terealisasi,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa aspirasi masyarakat hanya dapat diperjuangkan apabila disampaikan kepada pihak terkait. Menurutnya, masyarakat perlu menyampaikan persoalan yang dihadapi kepada fraksi maupun pemerintah daerah agar dapat ditindaklanjuti.
“Jadi kalau ada persoalan, sampaikan kepada kami. Kami akan cek dan perjuangkan. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-ibu semua,” tutupnya.












