Clickinfo.co.id – Proyek pembangunan taman serta penataan kawasan depan Kantor Bupati Lampung Timur senilai Rp9 miliar terancam putus kontrak menjelang akhir tahun anggaran 2026.
Hingga pertengahan November, capaian fisik pekerjaan di lapangan dilaporkan baru menyentuh angka sekitar 10 persen, Senin, 16 November 2026.
Berdasarkan dokumen kontrak, paket pekerjaan di bawah pengelolaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Timur memiliki masa pelaksanaan selama 60 hari kalender terhitung sejak 22 Oktober 2026. Rendahnya progres fisik di tengah sisa waktu pengerjaan yang kian sempit menimbulkan kekhawatiran proyek tidak tuntas tepat waktu.
Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Barisan Relawan Jalan Perubahan (BARAJP) Lampung Timur Afrianando Sanjaya mengingatkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) segera bertindak tegas sesuai regulasi pengadaan barang dan jasa apabila rekanan gagal mengejar deviasi keterlambatan. PPK berwenang melayangkan peringatan kontrak kritis hingga menjatuhkan sanksi pemutusan kontrak secara sepihak.
“Konsekuensinya, jaminan pelaksanaan dicairkan, penyedia masuk daftar hitam, dan proyek harus dilelang ulang,” terang Afrianando yang akrab disapa Nando di Sukadana.
Hingga berita diturunkan, jajaran Dinas PUPR Lampung Timur belum menyampaikan keterangan terbuka mengenai rincian persentase progres, kendala teknis penyebab keterlambatan, maupun langkah percepatan guna menyelamatkan pekerjaan sebelum tutup buku anggaran. Nando menegaskan bahwa pemutusan kontrak tidak sekadar membuat kawasan perkantoran pemerintah daerah mangkrak, melainkan merugikan masyarakat karena anggaran Rp9 miliar gagal menghadirkan manfaat nyata.
“Kalau sampai putus kontrak terjadi, Dinas PUPR Lampung Timur harus bertanggung jawab. Karena penyusunan perencanaan terlambat, pengerjaannya mepet,” tandas Nando.
Atas lambannya realisasi pekerjaan strategis di pusat pemerintahan Bumei Tuwah Bepadan, Nando mendesak Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah segera mengevaluasi kinerja Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Primadiartha Ramadhani apabila proyek berakhir gagal kontrak. Redaksi masih berupaya menghubungi jajaran Dinas PUPR Lampung Timur guna memperoleh konfirmasi serta penjelasan resmi terkait perkembangan pengerjaan proyek.










