Clickinfo.co.id — Dewan Pengurus Pusat Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (DPP FABEM) mendesak Presiden Republik Indonesia mengambil langkah tegas dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). DPP FABEM juga meminta evaluasi terhadap pejabat yang terbukti lalai menjalankan tanggung jawabnya dalam penanganan kebakaran hutan.
Desakan tersebut disampaikan dalam siaran pers DPP FABEM pada Senin, 19 Oktober 2026. Organisasi ini menegaskan bahwa karhutla bukan sekadar bencana lingkungan, melainkan juga ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian nasional, stabilitas politik, dan hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara tetangga.
DPP FABEM Soroti Dampak Karhutla
Dalam siaran persnya, DPP FABEM mencantumkan sejumlah data yang disebut berkaitan dengan dampak karhutla. Data tersebut meliputi 2.458 penerbangan domestik yang terdampak sejak 11 Agustus hingga 17 Oktober 2026, dengan 1.324 penerbangan dilaporkan dibatalkan atau ditunda.
Selain itu, siaran pers tersebut menyebutkan sebanyak 283.270 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dalam data yang dikaitkan dengan dampak polusi dan karhutla. DPP FABEM juga menyoroti ancaman kabut asap lintas batas terhadap kawasan Asia Tenggara serta laporan mengenai aktivasi peringatan Level 3 untuk kawasan ASEAN bagian selatan oleh Pusat Meteorologi Khusus ASEAN (ASMC).
DPP FABEM menilai kebakaran hutan dapat menghancurkan habitat satwa, merusak ekosistem, mengganggu aktivitas ekonomi, serta berpotensi memperburuk hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga.
Enam Tuntutan DPP FABEM
Sebagai langkah penanganan, DPP FABEM menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah.
Pertama, Presiden RI diminta segera mengambil komando nasional dan mengerahkan seluruh sumber daya yang diperlukan untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
Kedua, DPP FABEM mendesak agar pelaku pembakaran hutan diusut tuntas dan dijatuhi hukuman sesuai ketentuan hukum. Penegakan hukum juga diminta menyasar korporasi maupun pihak yang terbukti melindungi tindak kejahatan tersebut.
DPP FABEM turut meminta agar perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Ganti rugi kepada negara dan kompensasi bagi masyarakat terdampak diharapkan diatur oleh pemerintah daerah sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Ketiga, DPP FABEM meminta evaluasi terhadap pejabat kementerian terkait maupun pejabat daerah yang terbukti lalai atau tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya. Sanksi, termasuk pemberhentian, diminta diterapkan sesuai ketentuan hukum dan hasil evaluasi.
Keempat, DPP FABEM mendesak pembukaan ruang pengawasan publik secara independen dengan melibatkan masyarakat, mahasiswa, pemuda, media, serta organisasi lingkungan. Langkah ini dinilai penting untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas penanganan karhutla.
Kelima, pemerintah diminta membuka peluang kerja sama dan bantuan internasional apabila diperlukan untuk mempercepat pemadaman kebakaran serta pemulihan lingkungan yang terdampak.
Keenam, DPP FABEM meminta sektor kesehatan segera terlibat dalam penanganan warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat karhutla. Langkah yang diusulkan meliputi pengerahan tenaga medis, penyediaan rumah sakit darurat di posko wilayah terdampak, pelayanan kesehatan, distribusi obat-obatan, bantuan oksigen, serta penyediaan infrastruktur kesehatan yang mudah dijangkau masyarakat.
Keselamatan Warga Harus Menjadi Prioritas
DPP FABEM mengingatkan bahwa pembiaran terhadap karhutla berpotensi memperbesar kerugian ekonomi, memperdalam krisis kepercayaan publik, serta memicu ketegangan politik dan diplomatik.
Organisasi tersebut menegaskan bahwa negara harus memastikan penanganan kebakaran hutan berjalan secara serius, disertai penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab.
“Negara tidak boleh tunduk kepada mafia pembakaran hutan. Keselamatan rakyat, kelestarian alam, dan kedaulatan negara harus menjadi prioritas utama,” demikian penegasan DPP FABEM dalam siaran persnya.
Siaran pers tersebut ditandatangani Ketua Umum DPP FABEM Zaenuddin Arsyad, S.IP., dan Wakil Ketua Umum DPP FABEM Bidang Hukum, Antarlembaga Penegak Hukum dan Pemerintah, Tody Ardiansyah Prabu, S.H.
