Clickinfo.co.id – Ketua Umum Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Lampung Muhammad Daniel NA menegaskan penentuan tarif jalan tol wajib berbanding lurus dengan mutu fasilitas dan jaminan keselamatan pengguna jalan.
Sikap itu disampaikan saat menghadiri Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) Nasional bertajuk “Jalan Tol untuk Apa dan Siapa?” garapan Pengurus Pusat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) di Grand Mercure Lampung, Sabtu, 3 Oktober 2026.
Forum mempertemukan jajaran kementerian, badan pengatur, badan usaha jalan tol, pemerintah daerah, praktisi transportasi, hingga akademisi guna merumuskan masa depan konektivitas bebas hambatan, kepastian investasi, serta dampak perekonomian daerah.
Daniel memaparkan, tolok ukur keberhasilan pembangunan jalan tol tidak boleh disederhanakan sekadar panjang bentang jalan atau besarnya modal pembiayaan. Hak pengguna jalan atas rasa aman, kelayakan sarana tempat istirahat (rest area), penerangan malam hari, aksesibilitas kelompok rentan, hingga kecepatan layanan darurat harus dipenuhi pengelola secara maksimal.
Berdasarkan data Dinas Perhubungan Provinsi Lampung per Mei 2026, tarif kendaraan Golongan I rute Bakauheni Selatan menuju Lematang dipatok Rp79.500, ruas Bakauheni Selatan–Natar sebesar Rp108.500, serta Bakauheni Selatan–Terbanggi Besar mencapai Rp166.500.
“Ketika masyarakat membayar tarif tinggi, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) wajib dicapai secara penuh. Pengguna jalan berhak memperoleh fasilitas yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan,” ujar Daniel.
Selain menyoroti ruas operasional, KAMMI Lampung menyatakan komitmen mengawal rencana pembangunan Tol Pelabuhan Panjang–Lematang yang masuk dalam Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum 2025–2029 serta skema KPBU. Akses logistik menuju pelabuhan didorong terintegrasi langsung dengan simpul ekonomi rakyat, sentra pertanian, kawasan industri, dan pelaku UMKM agar tidak berjalan eksklusif.
“Jalan tol bukan sekadar jalur bebas hambatan berbayar, melainkan instrumen pemerataan ekonomi daerah. Masyarakat Lampung jangan hanya berposisi sebagai pembayar tarif, melainkan harus merasakan lompatan nilai ekonomi secara nyata,” pungkas Daniel.
