Clickinfo.co.id – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Garinca Reza Pahlevi, S.I.Kom., M.M., menghadiri Upacara Gelar Operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Yustisi Polisi Militer TNI Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Lapangan Korpri, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Jumat (13/02/2026).
Upacara tersebut dilaksanakan oleh jajaran Polisi Militer TNI sebagai bentuk kesiapan pelaksanaan operasi penegakan disiplin dan kepatuhan hukum bagi prajurit TNI, Polri, serta unsur terkait di wilayah Provinsi Lampung.
Bertindak selaku Inspektur Upacara adalah Pangdam, dengan Komandan Upacara dari unsur Polisi Militer. Kegiatan ini diikuti pasukan gabungan dari Polisi Militer TNI AD, AL, AU, Provost, hingga Propam Polda Lampung.
Dalam rangkaian kegiatan dilakukan penyematan tanda operasi kepada perwakilan pasukan, pembacaan tekad operasi, serta pemeriksaan pasukan sebagai simbol dimulainya Operasi Gaktib dan Yustisi TA 2026 yang menitikberatkan pada penegakan disiplin, profesionalitas, dan kepatuhan terhadap hukum.
Garinca Reza Pahlevi menyampaikan bahwa kehadiran DPRD merupakan bentuk dukungan legislatif terhadap upaya penegakan hukum dan penguatan stabilitas keamanan daerah. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD, TNI, dan Polri dalam menjaga ketertiban serta menciptakan rasa aman bagi masyarakat.
Menurutnya, pada hari yang sama pihaknya juga mengikuti rapat bersama jajaran Kodam di DPRD Provinsi Lampung terkait pemaparan laporan penegakan hukum di wilayah komando serta pelaksanaan operasi yustisi oleh Polisi Militer.
“Koordinasi antara unsur legislatif dan aparat keamanan sangat penting agar pelaksanaan penegakan hukum berjalan sesuai aturan serta tetap mengedepankan prinsip keadilan,” ujarnya.
Turut hadir dalam upacara tersebut jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Sekretaris DPRD Provinsi Lampung, pejabat TNI–Polri, pimpinan instansi vertikal, serta tamu undangan lainnya.
Melalui Operasi Gaktib dan Yustisi Polisi Militer TNI TA 2026 ini diharapkan terjadi peningkatan disiplin dan kepatuhan hukum di lingkungan prajurit dan aparatur, sehingga tercipta situasi yang aman, tertib, dan kondusif guna mendukung kelancaran pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Lampung.
