Clickinfo.co.id — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Forum Wartawan Independen Nusantara (For-WIN) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) resmi menyelesaikan proses pendaftaran organisasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tulang Bawang Barat, Senin, 9 Februari 2026.
Pendaftaran ini menandai pengakuan administratif dan legal atas keberadaan For-WIN Tubaba sebagai organisasi pers daerah yang siap berkontribusi dalam pengembangan dunia jurnalistik serta penyampaian informasi publik di wilayah Tubaba.
Proses pendaftaran dilakukan langsung oleh Ketua DPD For-WIN Tubaba, Zainuddin, bersama jajaran pengurus. Berkas pendaftaran diterima oleh Kepala Bagian Kesbangpol Tulang Bawang Barat, Apriansyah, S.STP., M.Si., didampingi Rensi Pebreni, S.E., M.Si. Selanjutnya, dokumen tersebut akan memasuki tahap verifikasi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Zainuddin menyampaikan rasa syukur atas selesainya proses pendaftaran tersebut. Menurutnya, terdaftarnya For-WIN Tubaba di Kesbangpol menjadi dasar hukum yang kuat bagi organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.
Ia menegaskan bahwa For-WIN Tubaba berkomitmen menjadi wadah bagi wartawan dan praktisi pers di Tulang Bawang Barat untuk bekerja secara profesional, independen, dan bertanggung jawab, dengan tetap berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Lebih lanjut, Zainuddin menyampaikan bahwa For-WIN Tubaba siap bersinergi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, serta berbagai elemen masyarakat dalam menyampaikan informasi yang akurat, edukatif, dan konstruktif.
Ke depan, For-WIN Tubaba juga akan menyusun sejumlah program kerja, di antaranya penguatan kapasitas anggota melalui pelatihan jurnalistik, serta menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak guna memperkuat ekosistem pers yang sehat dan berkelanjutan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Rilis ini sekaligus menjadi penegasan bahwa For-WIN Tubaba hadir untuk memberikan kontribusi nyata dalam mendukung transparansi informasi serta pembangunan daerah yang berkelanjutan.
