Clickinfo.co.id – Koordinator Nasional Masyarakat Sipil Kritis Pengawal Prabowo Gibran (Masker Pragi), Tody Ardiansyah Prabu, S.H., menegaskan bahwa tata kelola ekonomi nasional saat ini berjalan responsif dan adaptif.
Langkah ini sekaligus membantah narasi negatif media asing yang menyebut “Indonesia Bangkrut“.
Menurut Tody, fluktuasi nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh level psikologis Rp18.171 per dolar AS murni dipicu oleh eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah. Namun, melalui bauran kebijakan Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan, kurs rupiah berhasil menguat signifikan ke level Rp17.860 pada Jumat, 12 Juni 2026.
“Pemerintah bertindak responsif melalui evaluasi kebijakan moneter, ketahanan pangan, hingga pengetatan fiskal. Penguatan kedaulatan ekonomi ini bahkan memicu sentimen positif pasar internasional,” ujar Tody di Jakarta, Senin, 15 Juni 2026.
Tody menjelaskan, penguatan rupiah didorong oleh kenaikan BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50% serta derasnya aliran modal asing (inflow) ke instrumen domestik sebesar Rp15,11 triliun dalam sehari. Kepercayaan pasar juga meningkat berkat kesuksesan obligasi internasional Danantara senilai Rp26,9 triliun.
Menanggapi gelombang demonstrasi mahasiswa terkait isu ekonomi dan penyesuaian harga BBM non-subsidi, Wakil Ketua Umum DPP FABEM ini meminta agar penyampaian aspirasi tetap berjalan kondusif, terarah, dan sesuai koridor hukum.
“Aspirasi adalah bagian dari partisipasi publik yang sah dalam demokrasi. Namun, sebagai kaum intelektual, mahasiswa harus mengutamakan nalar kritis dan argumen solutif, serta menghindari provokasi yang mengarah pada penghinaan simbol negara,” tegas Tody.
Sementara itu, Ketua DPW FABEM Sumatera Utara, Rinno Hadinata, memaparkan fakta penyeimbang terkait penyesuaian harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter. Kebijakan ini dinilai memberi lima dampak positif bagi ketahanan fiskal negara.
Penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut diproyeksikan mampu menghemat anggaran APBN hingga Rp11,4 triliun per tahun sekaligus menyelamatkan devisa negara sebesar US$ 0,6 miliar guna meredam tekanan nilai tukar rupiah.
“Langkah ini juga memperkuat arus kas Pertamina untuk investasi energi masa depan dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap tata kelola fiskal yang transparan,” urai Rinno.
Rinno memastikan pemerintah tetap berkomitmen melindungi daya beli masyarakat kecil dengan tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Harga Pertalite tetap dipertahankan sebesar Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter.
“Menuju Indonesia Emas itu butuh proses yang tidak mudah, bukan seperti membangun candi dalam semalam. Kita harus melihat kompleksitas masalah ini secara objektif dan menjaga persatuan bangsa,” pungkas Rinno.
