Clickinfo.co.id — Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menggelar Rapat Retribusi Daerah Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Payung Agung, Lantai 4, Selasa, 10 Maret 2026.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Drs. Zukri Amin, M.P., serta didampingi Asisten III Bidang Administrasi Umum, Armen Qodar, S.P., M.M. Rapat juga dihadiri oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
Dalam pembahasannya, Asisten II Zukri Amin menjelaskan bahwa retribusi daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya optimalisasi, evaluasi, serta penyesuaian regulasi berdasarkan aturan terbaru.
Menurutnya, beberapa fokus utama yang dibahas dalam rapat tersebut meliputi optimalisasi sektor jasa, pengelolaan aset daerah, digitalisasi sistem pemungutan retribusi, serta sinkronisasi peraturan daerah guna mendukung kemandirian fiskal daerah.
Ia menegaskan bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara maksimal dan transparan.
“Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan tersebut harus selalu diiringi dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat yang lebih optimal,” ujar Zukri Amin.
Ia juga meminta kepada seluruh jajaran OPD terkait untuk lebih optimal dalam pengelolaan retribusi daerah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang ada saat ini.
“Kepada jajaran OPD terkait agar lebih optimal dalam pengelolaan retribusi daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi yang telah berkembang saat ini serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya retribusi daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah yang berasal dari PAD,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa peningkatan pendapatan daerah akan sangat berpengaruh terhadap ketersediaan dana di kas daerah dalam membiayai berbagai program dan belanja pembangunan daerah.
