Clickinfo.co.id — Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung sempat memanas sekaligus mencair oleh sebuah analogi sederhana tentang alas kaki. Di tengah pembahasan evaluasi serapan anggaran yang dinilai belum menyentuh inovasi, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bandar Lampung, Socrat Pringgodanu, melontarkan pernyataan yang mengundang perhatian para legislator.
“Kamu pakai sandal dulu, saya pakai sepatu,” ujar Socrat di hadapan anggota dewan dalam RDP yang digelar Kamis (12/2/2026).
Pernyataan tersebut langsung memantik respons dari anggota Komisi III DPRD Bandar Lampung dari Fraksi Golkar, Rama Apriditya. Dengan nada santai namun menohok, Rama menanggapi ucapan tersebut dengan seloroh yang membuat suasana rapat seketika berubah.
“Ya, makanya dipijit-pijitlah. Namanya ibu sama anak, pastilah diturutin,” balas Rama yang disambut tawa tipis peserta rapat.
Ucapan Rama tersebut dinilai sebagai metafora terhadap dinamika politik di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Dishub diibaratkan sebagai “anak” yang perlu pandai mengambil hati “ibu”, yakni Wali Kota, agar usulan anggaran untuk berbagai inovasi dapat disetujui.
Salah satu program yang disebut masih tersendat adalah digitalisasi sistem parkir. Padahal, program tersebut dinilai penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir yang selama ini masih jauh dari target.
Ketua Komisi III DPRD Bandar Lampung, Agus Djumadi, mengungkapkan bahwa secara umum kinerja keuangan Dishub dalam APBD 2025 sebenarnya cukup baik. Dari pagu anggaran sebesar Rp28 miliar, realisasi fisik mencapai sekitar 89 persen atau setara Rp25 miliar.
Namun di balik capaian tersebut, masih terdapat persoalan klasik yang belum terselesaikan, yakni rendahnya penerimaan retribusi parkir.
“Retribusi parkir baru sekitar 30 persen dari target. Salah satu penyebabnya karena sistem yang masih manual dan rentan terjadi kebocoran,” ujar Agus.
Menurutnya, upaya optimalisasi melalui sistem parkir digital sebenarnya sudah direncanakan, bahkan kajiannya telah tersedia. Namun hingga kini, rencana tersebut belum mendapatkan persetujuan anggaran dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Antara “Sepatu Boots” dan “Sandal Jepit”
Menanggapi polemik yang berkembang, Socrat Pringgodanu menjelaskan bahwa analogi “sandal” dan “sepatu” yang ia sampaikan tidak dimaksudkan secara politis. Ia menegaskan bahwa pernyataan tersebut lebih menggambarkan semangat kerja pegawai Dishub di tengah keterbatasan anggaran dan sarana.
“Maksudnya kita bekerja bersama-sama. Tidak ada alasan pegawai tidak bekerja. Ada tidak ada anggaran, tetap wajib bekerja,” ujarnya.
Ia juga mengibaratkan kondisi tersebut seperti penanganan banjir.
“Ibaratnya kalau menangani banjir idealnya pakai sepatu boots. Tapi kalau tidak ada, pakai sandal jepit juga tetap bisa bekerja,” tambahnya.
Meski demikian, Komisi III DPRD menilai bahwa tuntutan modernisasi transportasi tidak bisa terus dijalankan dengan keterbatasan sistem yang ada. DPRD mendorong Dishub untuk segera mencari terobosan, termasuk membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga guna memaksimalkan potensi pendapatan daerah dari sektor parkir.
Kini publik menanti apakah upaya Dishub untuk mendapatkan dukungan anggaran benar-benar terwujud, sehingga sistem parkir di Kota Bandar Lampung dapat bertransformasi dari sistem manual menuju digital yang lebih transparan dan akuntabel.
