Clickinfo.co.id – Kendala administrasi jaminan kesehatan kini menjadi beban berat bagi Laso (70), seorang warga lanjut usia di Desa Sungai Gerong, Kecamatan Banyuasin I.
Laso bersama istrinya terpaksa menunda kontrol kesehatan rutin selama tiga hari terakhir lantaran kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) milik mereka mendadak nonaktif.
Kejadian bermula saat Laso mendatangi UPTD Puskesmas Mariana untuk mengambil surat rujukan ke RSUP Dr. Rivai Abdullah. Namun, harapannya untuk mendapatkan rujukan pupus setelah petugas administrasi menyatakan status BPJS-nya sudah tidak aktif.
“Petugas menyampaikan BPJS saya tidak aktif dan diminta mengajukan kembali ke Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin,” ungkap Laso, Selasa, 24 Februari 2026.
Setelah melakukan pengecekan di Kantor Desa Sungai Gerong, terungkap bahwa Laso dan istrinya tercatat dalam kategori Desil 7 pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Masuknya mereka ke dalam kategori desil tinggi ini diduga menjadi penyebab bantuan iuran kesehatan dari pemerintah terhenti.
Hal ini memicu kebingungan bagi Laso. Pasalnya, ia mengaku selama ini tinggal menumpang di rumah anak menantunya dan merasa tidak memiliki kemampuan ekonomi yang mapan.
“Saya bingung kenapa bisa masuk Desil 7, padahal saya numpang tinggal sama anak mantu. Pantas selama ini saya tidak pernah mendapatkan bantuan sosial apa pun,” tambahnya.
Selama lima tahun terakhir, Laso dan istrinya sangat bergantung pada BPJS untuk menangani berbagai riwayat penyakit serius, mulai dari glaukoma pasca-operasi, gangguan saraf, hingga hipertensi yang memerlukan obat-obatan rutin. Tanpa jaminan tersebut, ia mengaku tidak mampu menanggung biaya pengobatan secara mandiri.
Akibat terhentinya suplai obat karena kendala biaya, Laso menceritakan kondisi kesehatan istrinya sempat menurun drastis hingga harus dilarikan ke Unit Gawat Darurat (UGD).
Pihak Desa Sungai Gerong menyatakan komitmennya untuk membantu mengusulkan kembali kepesertaan istri Laso agar segera aktif. Sementara untuk status Laso, pihak desa menyebut perlu proses pengajuan penyesuaian kategori desil terlebih dahulu sesuai aturan yang berlaku.
Laso berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait dapat meninjau kembali penetapan data desil tersebut. Ia sangat berharap akses jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu seperti dirinya tidak terputus demi kelangsungan hidupnya dan sang istri.
