Clickinfo.co.id – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD) secara resmi melayangkan permohonan audit menyeluruh atas ratusan paket proyek tahun anggaran 2025 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Kota Metro.
Laporan ini disampaikan langsung kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung, Rabu, 25 Februari 2026.
Ketua Umum DPP KAMPUD, Seno Aji, S.Sos, S.H, M.H, mengungkapkan bahwa langkah ini didasari adanya dugaan kuat pengkondisian dan pengaturan pembagian proyek oleh Plt Kepala Dinas PUTR Kota Metro bersama para pejabat terkait.
“Kami meminta BPK RI melakukan audit menyeluruh terhadap sekitar 230 paket proyek di Dinas PUTR Metro tahun 2025, bukan sekadar audit uji petik. Hal ini didasari terungkapnya modus operandi pengaturan proyek yang diduga melibatkan Plt Kadis, Sekretaris Dinas, hingga para Kepala Bidang selaku PPK,” tegas Seno Aji.
Seno merinci, berdasarkan hasil investigasi timnya, skema pembagian proyek diduga telah diatur sedemikian rupa sebagai tradisi tahunan. Pengkondisian ini disinyalir kuat berkaitan dengan janji atau komitmen upeti (fee) dari rekanan kepada oknum pejabat di dinas terkait.
“Skandal ini harus diusut tuntas. Kami mengindikasikan adanya pengurangan volume dan spesifikasi teknis dalam realisasi ratusan paket proyek tersebut akibat adanya beban komitmen setoran dari rekanan,” lanjutnya.
Senada dengan Seno, Sekretaris Umum DPP KAMPUD, Agung Triyono, menyoroti proses penunjukan oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Kota Metro.
Berdasarkan riwayat pada situs SPSE, ditemukan satu perusahaan kontraktor bisa ditunjuk mengerjakan 5 hingga 7 paket proyek di tahun yang sama pada dinas yang sama.
“Penunjukan satu perusahaan untuk banyak paket dalam setahun merupakan sinyal kuat adanya kongkalikong. Proses administrasi diduga hanya formalitas untuk memenuhi syarat semata,” tandas Agung.
Menanggapi laporan tersebut, petugas BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Hasti, menyatakan telah menerima surat permohonan dari DPP KAMPUD dan akan segera meneruskannya kepada pimpinan.
“Saya akan teruskan kepada pimpinan. Untuk tindak lanjutnya, silakan melakukan konfirmasi kembali nanti,” ujar Hasti singkat.
DPP KAMPUD menegaskan akan terus mengawal laporan ini hingga BPK RI menerbitkan hasil audit kinerja dan tujuan tertentu, demi memastikan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di Kota Metro.
