• Redaksi
  • Tentang Kami
Kamis, November 19, 2026
clickinfo.co.id
  • Beranda
  • Berita
  • Provinsi
    • Lampung
    • Aceh
    • Bali
    • DKI Jakarta
    • NTB
    • NTT
    • Daerah
    • Jawa
    • Kalimantan
    • Sulawesi
    • Sumatera
    • Papua
  • Daerah
    • Bandar Lampung
    • Lampung Barat
    • Lampung Selatan
    • Lampung Tengah
    • Lampung Timur
    • Lampung Utara
    • Mesuji
    • Metro
    • Pesawaran
    • Pesisir Barat
    • Pringsewu
    • Tanggamus
    • Tulang Bawang
    • Tulang Bawang Barat
    • Waykanan
  • Pendidikan
    • Unila
    • UIN RIL
  • Artikel
    • Esai
    • Opini
    • Puisi
    • Tajuk
  • Life Style
    • Kesehatan
    • Kuliner
    • Olahraga
    • Otomotif
    • Travel
  • Politik
    • DPRD Provinsi Lampung
    • DPRD Kota Bandar Lampung
  • Organisasi
    • JMSI
    • HIPMI
    • APINDO
    • IKADI
    • Komite OSIS Nasional
No Result
View All Result
clickinfo.co.id
  • Beranda
  • Berita
  • Provinsi
    • Lampung
    • Aceh
    • Bali
    • DKI Jakarta
    • NTB
    • NTT
    • Daerah
    • Jawa
    • Kalimantan
    • Sulawesi
    • Sumatera
    • Papua
  • Daerah
    • Bandar Lampung
    • Lampung Barat
    • Lampung Selatan
    • Lampung Tengah
    • Lampung Timur
    • Lampung Utara
    • Mesuji
    • Metro
    • Pesawaran
    • Pesisir Barat
    • Pringsewu
    • Tanggamus
    • Tulang Bawang
    • Tulang Bawang Barat
    • Waykanan
  • Pendidikan
    • Unila
    • UIN RIL
  • Artikel
    • Esai
    • Opini
    • Puisi
    • Tajuk
  • Life Style
    • Kesehatan
    • Kuliner
    • Olahraga
    • Otomotif
    • Travel
  • Politik
    • DPRD Provinsi Lampung
    • DPRD Kota Bandar Lampung
  • Organisasi
    • JMSI
    • HIPMI
    • APINDO
    • IKADI
    • Komite OSIS Nasional
No Result
View All Result
clickinfo.co.id
No Result
View All Result
Home Artikel Opini

RUU Perampasan Aset Menuju Paripurna 

IrzonEditorIrzon
19/11/2026
in Opini
A A
RUU Perampasan Aset Menuju Paripurna 

RUU Perampasan Aset Menuju Paripurna 

Clickinfo.co.id – Kesepakatan Komisi III DPR RI bersama pemerintah untuk membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset ke Rapat Paripurna menjadi angin segar bagi rakyat Indonesia. Setelah sekian lama dinantikan, regulasi ini memasuki tahapan penting dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi dan memulihkan kerugian negara.

Kita harus memahami bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan memenjarakan pelakunya. Negara juga harus mampu mengambil kembali kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan. Sebab, setiap rupiah uang negara yang dikorupsi sesungguhnya merupakan hak rakyat yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, pembangunan, dan kesejahteraan sosial.

Selama ini, masyarakat kerap menyaksikan pelaku korupsi dijatuhi hukuman, sementara pemulihan aset hasil kejahatan belum selalu optimal. Jangan sampai pelaku menjalani hukuman, tetapi kekayaan hasil kejahatannya tetap dinikmati, disembunyikan, atau dialihkan kepada pihak lain.

ArtikelTerkait

Diplomasi Indonesia, Menggerakkan Stabilitas Dunia

Sufmi Dasco Ahmad dan Harapan Baru Kepemimpinan Nasional

Di sinilah urgensi RUU Perampasan Aset. Negara membutuhkan instrumen hukum yang efektif untuk menelusuri, membekukan, menyita, dan merampas aset yang terbukti berkaitan dengan tindak pidana melalui mekanisme hukum yang sah.

Namun, ketegasan negara harus tetap berada dalam koridor hukum. Perampasan aset tidak boleh menjadi kewenangan tanpa batas yang hanya didasarkan pada kecurigaan atau dugaan. Kepastian hukum, praduga tak bersalah, hak membela diri, serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik harus dijamin.

Jangan sampai semangat memberantas korupsi justru membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. Hukum harus tegas terhadap kejahatan, tetapi tetap adil terhadap setiap warga negara.

Karena itu, DPR dan pemerintah perlu memastikan seluruh ketentuan dalam RUU ini dirumuskan secara jelas, transparan, dan tidak menimbulkan multitafsir. Pengelolaan aset sitaan pun harus diawasi secara ketat agar tidak melahirkan persoalan baru.

Kesepakatan tingkat pertama pada 18 November 2026 patut dikawal hingga pembahasan tingkat II dalam Rapat Paripurna. Target pengesahan paling lambat 15 Desember 2026 hendaknya tidak hanya mengejar penyelesaian legislasi, tetapi juga menjamin kualitas substansi undang-undang.

Seluruh elemen masyarakat perlu mengawal proses ini secara objektif. Dukungan terhadap RUU Perampasan Aset bukan karena kebencian terhadap seseorang atau kelompok tertentu, melainkan demi kepentingan bangsa dan negara.

Pada akhirnya, keberhasilan undang-undang ini bukan hanya diukur dari banyaknya aset yang dirampas, tetapi dari kemampuannya memulihkan kerugian negara, mencegah kejahatan, dan mengembalikan hak rakyat.

Jangan biarkan pemberantasan korupsi hanya berhenti pada vonis penjara, sementara hasil kejahatannya tetap dinikmati. Negara harus hadir untuk memastikan keadilan bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga mengembalikan hak rakyat demi terwujudnya NKRI yang bersih, berkeadilan, dan sejahtera.

 

Bandar Lampung, 19 November 2026

Oleh: Junaidi Ismail, S.H. | Ketua Umum Poros Wartawan Lampung

Tags: Komisi III DPR RIRapat Paripurna DPRRUU Perampasan Aset
Previous Post

HUT ke-70 Lampung Selatan, Bupati Egi Resmikan Samsat Drive Thru dan MPP Mini Natar

Related Posts

Diplomasi Indonesia, Menggerakkan Stabilitas Dunia

Diplomasi Indonesia, Menggerakkan Stabilitas Dunia

18/11/2026
Sufmi Dasco Ahmad dan Harapan Baru Kepemimpinan Nasional

Sufmi Dasco Ahmad dan Harapan Baru Kepemimpinan Nasional

17/11/2026
Jabatan Ada Batasnya, Rekam Jejak Akan Abadi

Jabatan Ada Batasnya, Rekam Jejak Akan Abadi

15/11/2026
RUU Penyadapan Mendesak Disahkan

RUU Penyadapan Mendesak Disahkan

14/11/2026
Rakyat Butuh Negarawan, Bukan Pemain Catur Politik

Rakyat Butuh Negarawan, Bukan Pemain Catur Politik

13/11/2026
Miliaran Rupiah untuk Influencer, Pers Gigit Jari 

Miliaran Rupiah untuk Influencer, Pers Gigit Jari 

11/11/2026
RUU Perampasan Aset Menuju Paripurna 
Opini

RUU Perampasan Aset Menuju Paripurna 

EditorIrzon
19/11/2026

Clickinfo.co.id - Kesepakatan Komisi III DPR RI bersama pemerintah untuk membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset ke Rapat Paripurna menjadi...

Read more
HUT ke-70 Lampung Selatan, Bupati Egi Resmikan Samsat Drive Thru dan MPP Mini Natar

HUT ke-70 Lampung Selatan, Bupati Egi Resmikan Samsat Drive Thru dan MPP Mini Natar

18/11/2026
Buka Porprov Lampung X, Rahmat Mirzani Djausal Targetkan Lahirnya Atlet Nasional

Buka Porprov Lampung X, Rahmat Mirzani Djausal Targetkan Lahirnya Atlet Nasional

18/11/2026
Serap Aspirasi Masyarakat, Anggota DPRD Tanggamus Wandi Gelar Reses di Pekon Menggala

Serap Aspirasi Masyarakat, Anggota DPRD Tanggamus Wandi Gelar Reses di Pekon Menggala

18/11/2026
Kemenag Pesisir Barat Bekali Pegawai Strategi Komunikasi dan Publikasi Digital

Kemenag Pesisir Barat Bekali Pegawai Strategi Komunikasi dan Publikasi Digital

18/11/2026
clickinfo.co.id

Lampung, Indonesia
Telepon : 081225227939
E-mail : admin@clickinfo.co.id

  • Beranda
  • Redaksi
  • Tentang Kami

© 2025 - Clickinfo.co.id - All Rights Reserved.

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Berita
  • Provinsi
    • Lampung
    • Aceh
    • Bali
    • DKI Jakarta
    • NTB
    • NTT
    • Daerah
    • Jawa
    • Kalimantan
    • Sulawesi
    • Sumatera
    • Papua
  • Daerah
    • Bandar Lampung
    • Lampung Barat
    • Lampung Selatan
    • Lampung Tengah
    • Lampung Timur
    • Lampung Utara
    • Mesuji
    • Metro
    • Pesawaran
    • Pesisir Barat
    • Pringsewu
    • Tanggamus
    • Tulang Bawang
    • Tulang Bawang Barat
    • Waykanan
  • Pendidikan
    • Unila
    • UIN RIL
  • Artikel
    • Esai
    • Opini
    • Puisi
    • Tajuk
  • Life Style
    • Kesehatan
    • Kuliner
    • Olahraga
    • Otomotif
    • Travel
  • Politik
    • DPRD Provinsi Lampung
    • DPRD Kota Bandar Lampung
  • Organisasi
    • JMSI
    • HIPMI
    • APINDO
    • IKADI
    • Komite OSIS Nasional

© 2025 - Clickinfo.co.id - All Rights Reserved.