Ket Gambar : DPRD Pesibar menggelar rapat paripurna pada Rabu 9 Juli 2025 untuk mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terkait nota pengantar Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029. | Ist

Clickinfo.co.id – DPRD Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) menggelar rapat paripurna pada Rabu 9 Juli 2025 untuk mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terkait nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. 

Sejumlah fraksi menyoroti pentingnya visi yang konkret, pemerataan pembangunan, dan pengelolaan sumber daya daerah yang lebih optimal.

Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD, Muhammad Amin Basri, ini dihadiri Wakil Bupati Pesibar, Irawan Topani, S.H., M.Kn., serta 20 dari 25 anggota DPRD. 

Turut hadir para Asisten, Staf Ahli, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pandangan umum diawali oleh Fraksi NasDem yang disampaikan juru bicara, Elya Triskova, M.Sos. 

Ia menyatakan bahwa visi Pesibar yang "sejahtera, maju, madani dan religius sebagai destinasi wisata terdepan" dianggap relevan. 

Namun, Elya Triskova menekankan perlunya penjabaran kata "madani dan religius" dalam program konkret, bukan sekadar slogan.

Fraksi NasDem juga menyoroti isu strategis seperti penumpukan sampah di Pantai Labuhan Jukung dan tata kelola retribusi pariwisata yang kurang transparan, menyerukan kolaborasi antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat. 

Isu pengentasan kemiskinan, akses pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan UMKM turut menjadi perhatian. 

Dalam bidang SDM, Fraksi NasDem mendorong vokasi dan pelatihan kerja, kemitraan industri-pendidikan, dan insentif sektor swasta. 

Mereka juga menyoroti pentingnya roadmap pangan berbasis wilayah, sistem pertanian cerdas iklim, dan mitigasi bencana.

Fraksi NasDem menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda RPJMD 2025–2029 untuk dibahas lebih lanjut, dengan harapan pandangan yang disampaikan dapat menjadi bahan penyempurnaan.

Fraksi PDI Perjuangan, melalui juru bicara Anggun Kurnia Dewi, S.M., menyetujui RPJMD 2025-2029 dan mengapresiasi upaya Bupati Pesibar dalam mengakomodir serta menjalin kerja sama dengan pemangku kepentingan demi pemerataan pembangunan.

Anggun Kurnia Dewi menyoroti pentingnya rencana pembukaan akses jalan Way Haru serta pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut sebagai penopang perekonomian masyarakat. 

"Ini mesti menjadi catatan penting bagi Pemkab Pesibar dalam penyusunan RPJMD," tegasnya.

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemkab Pesibar melakukan inventarisasi komprehensif terhadap Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai langkah strategis antisipasi bencana. 

Mereka juga mendesak keseriusan Pemkab dalam menggali potensi daerah seperti Sumber Daya Alam (SDA), energi, mineral, dan potensi lainnya yang diyakini melimpah namun belum dikelola maksimal.

Juru bicara Fraksi PPP, Yeni Ernida, S.Pd., menyatakan persetujuannya terhadap RPJMD 2025-2029. 

Ia mengingatkan perlunya sinergi RPJMD dengan kebijakan di tingkat nasional dan provinsi, serta mendorong percepatan penanganan pembangunan yang merata dari ujung perbatasan Kecamatan Lemong sampai Bengkunat.

Fraksi PPP menekankan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah dalam RPJMD dengan memperhatikan keberlanjutan. 

Mereka juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih maksimal dan optimal dalam mengelola aset daerah, meminta OPD memiliki program konkret dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mampu berinovasi, dan mencari solusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengurangi ketergantungan pada anggaran transfer pusat.

Fraksi PKB, melalui juru bicara Riza Pahlevi, S.T., menyarankan agar Pemkab Pesibar menggelar forum resmi yang melibatkan seluruh kepala OPD, Camat, Kepala Desa, dan BPD untuk menjelaskan secara detail visi, misi, dan prioritas pembangunan lima tahun ke depan.

Riza Pahlevi menyambut baik komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan infrastruktur pertanian seperti irigasi dan gudang penyimpanan, mengingat potensi pertanian Pesibar yang besar. 

Ia juga mendukung misi pemerintah daerah tentang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis SDA dan ekonomi kerakyatan, dengan potensi alam yang melimpah seperti pertanian, perikanan, perkebunan, dan kehutanan.

Fraksi Golkar, yang disampaikan juru bicara Gusti Kadi Artawan, menilai positif visi "terwujudnya Pesibar yang sejahtera, maju, madani dan religius sebagai destinasi wisata terdepan." 

Ia menekankan agar seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat Pesibar menyusun program kegiatan yang menunjang destinasi wisata, memaksimalkan SDM dan SDA, termasuk pengembangan warisan budaya, agrowisata, dan wisata hutan.

Gusti Kadi Artawan meminta Bupati Pesibar menguraikan daftar inventaris masalah yang akan menghambat visi misi, seperti problem sengketa batas antar masyarakat dengan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). 

Ia juga mempertanyakan apakah penyusunan RPJMD sudah menyerap aspirasi dunia usaha dan meminta penjelasan terkait tata ruang dunia usaha.

Fraksi Golkar juga mempertanyakan keyakinan Bupati Pesibar terhadap proyeksi anggaran yang dimiliki untuk mencapai visi misi, serta mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur harus berazaskan pemerataan dan berkeadilan. 

Pengawasan dalam pencapaian visi misi juga harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Penyampaian pandangan fraksi diakhiri oleh Fraksi Amanat Indonesia Raya, disampaikan juru bicara Sahrul Jaya, S.E.

Ia menyatakan bahwa RPJMD merupakan haluan kepala daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah. 

Fraksi ini mendukung penuh visi "terwujudnya Pesibar yang sejahtera, maju, madani, dan religius sebagai destinasi wisata terdepan" dengan lima poin misi yang telah ditetapkan.

"Janji politik ini harus diwujudkan," ungkap Sahrul Jaya. 

Ia mengakui bahwa mewujudkan visi dan misi akan menemui kesulitan, terutama dalam pendanaan. 

Oleh karena itu, ia berpesan agar Bupati mengedepankan jiwa yang arif dan bijaksana, terutama dalam upaya efisiensi dan efektivitas anggaran.

"Kami yakin Pesibar akan menjadi daerah yang sejahtera, unggul, dan madani. Fraksi Amanat Indonesia Raya mendukung penuh Ranperda RPJMD 2025-2029," pungkas Sahrul Jaya. (Nurman)