Ket Gambar : Pemkab Pesisir Barat bergerak cepat mengajukan proposal program pembangunan Sekolah Rakyat kepada Kementerian Sosial (Kemensos). | Pemkab Pesibar

Clickinfo.co.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat bergerak cepat mengajukan proposal program pembangunan Sekolah Rakyat kepada Kementerian Sosial (Kemensos). 

Langkah ini diungkapkan oleh Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, pada Rabu, 23 April 2025.

Tedi Zadmiko menjelaskan bahwa tim gabungan Pemkab Pesisir Barat yang terdiri dari Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah bertolak ke Kemensos untuk menyerahkan proposal beserta kelengkapan dokumen persyaratan.

"Hari ini kita berkunjung ke Kemensos dalam rangka mengajukan proposal program pembangunan Sekolah Rakyat di Pesibar, berikut dengan seluruh kelengkapan dokumen persyaratan juga sudah kita ajukan," ujarnya.

Lebih lanjut, Pj. Sekda memaparkan beberapa persyaratan yang telah dipenuhi, termasuk bukti dukungan dari Bupati Pesisir Barat berupa penyediaan lahan seluas 6,8 hektare di Pekon Way Suluh beserta bukti kepemilikannya dan akses jalan yang memadai.

"Secara keseluruhan dokumen yang diajukan diverifikasi oleh tim gabungan, dimana tim dimaksud terdiri dari Kemensos, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi," jelasnya.

Dalam proposal tersebut, Pemkab Pesisir Barat mengajukan pembangunan 36 ruang kelas yang terdiri dari 18 kelas untuk Sekolah Dasar (SD), sembilan kelas Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan sembilan kelas untuk Sekolah Menengah Atas (SMA). 

Sekolah Rakyat ini direncanakan sebagai boarding school, yang mengharuskan seluruh peserta didiknya tinggal di asrama dalam lingkungan sekolah.

Tedi Zadmiko berharap Pesisir Barat dapat menjadi salah satu kabupaten prioritas penerima program ini, sehingga pembangunan Sekolah Rakyat dapat terealisasi pada tahun 2025. 

Ia juga menegaskan bahwa persyaratan lanjutan seperti Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) akan segera disiapkan jika Pesisir Barat lolos verifikasi.

Pihaknya juga berharap agar rekrutmen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lainnya dapat memberdayakan masyarakat Pesisir Barat, terutama guru lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) serta tenaga administrasi dan keamanan yang kompeten.

Pj Sekda menandaskan bahwa seluruh pembiayaan sekolah, termasuk untuk sekitar 1.000 siswa yang diperkirakan akan diterima, akan ditanggung oleh pemerintah pusat melalui Kemensos.

"Pada waktunya nanti, tentu kita berharap melalui sekolah tersebut mampu menciptakan generasi penerus yang unggul, cerdas, dan memiliki akhlak yang baik," pungkasnya. (Nurman)