Ket Gambar : PT MMBP, terpantau tidak memiliki plang identitas di kantor cabangnya yang berlokasi di Jalan Cendana Gang Durian Nomor 25, Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung Senang. Foto: Istimewa

Clickinfo.co.id – PT MMBP, perusahaan yang ditunjuk sebagai mitra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung untuk mensuplai buku-buku pelajaran ke sejumlah sekolah dasar dan menengah pertama di kota ini, terpantau tidak memiliki plang identitas di kantor cabangnya yang berlokasi di Jalan Cendana Gang Durian Nomor 25, Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung Senang.

Ketidakadaan plang perusahaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai status legalitas dan transparansi kegiatan perusahaan tersebut. 

Pasalnya, berdasarkan informasi yang dihimpun, aktivitas kantor dan gudang buku PT MMBP di lokasi tersebut cukup signifikan.

Ketidakadaan plang perusahaan ini memunculkan dugaan bahwa PT MMBP sengaja menghindari kewajiban pajak. 

Pasalnya, jika perusahaan memiliki kantor dan gudang yang aktif beroperasi, maka seharusnya perusahaan tersebut wajib memasang plang identitas dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lurah Tanjung Senang, Dedy Setyadi, saat dikonfirmasi membenarkan adanya perusahaan tersebut di wilayahnya. 

Namun, ia mengaku belum pernah bertemu langsung dengan pihak PT MMBP. 

Menurut informasi dari RT setempat, PT MMBP telah melaporkan diri dan membuat surat domisili kepada lurah sebelumnya.

Ketika awak media mencoba melakukan konfirmasi langsung ke kantor PT MMBP, seorang staf keuangan bernama Dini menyampaikan bahwa Kepala Cabang, Sukardi, sedang tidak berada di Bandar Lampung. 

Saat ditanya kapan waktu yang tepat untuk bertemu, Dini tidak dapat memberikan jawaban yang pasti.

Ketidakhadiran plang perusahaan, serta kesulitan untuk mendapatkan informasi yang jelas dari pihak PT MMBP, menimbulkan sejumlah pertanyaan.

Apakah PT MMBP memiliki izin operasional yang lengkap? Apakah PT MMBP telah memenuhi kewajiban perpajakannya? Mengapa PT MMBP enggan memasang plang identitas perusahaan? 

Dan, apakah ada kejanggalan dalam proses pengadaan buku pelajaran di sekolah-sekolah di Bandar Lampung? (Nopis)