Ket Gambar : Wakil Gubernur Lampung, dr. Jihan Nurlela, menghadiri Rakornas TPKAD Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh OJK, Jumat, 10 Oktober 2025. | Pemprov Lampung

Clickinfo.co.id - Wakil Gubernur Lampung, dr. Jihan Nurlela, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Balai Kartini, Jakarta, Jumat, 10 Oktober 2025.

Rakornas yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, mengusung tema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah.” 

Forum ini menjadi wadah strategis untuk mempercepat inklusi keuangan di daerah, memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga jasa keuangan.

Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong perluasan akses keuangan di seluruh wilayah sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Pemprov Lampung juga telah menetapkan target inklusi keuangan secara bertahap dalam RPJPD 2025–2045, yakni 85,5% pada tahun 2025 dan 97,2% pada tahun 2045.

Target ini sejalan dengan kondisi struktur ekonomi Lampung, di mana sektor pertanian berkontribusi sekitar 27% terhadap PDRB, namun masih menghadapi keterbatasan dalam akses pembiayaan formal.

Visi “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas” menjadi pijakan arah pembangunan daerah, yang menekankan pertumbuhan ekonomi inklusif, inovatif, dan berkelanjutan. 

Pemprov Lampung optimistis bahwa inklusi keuangan yang merata akan menjadi fondasi kuat bagi transformasi ekonomi menuju masyarakat Lampung yang maju dan sejahtera.

Dalam sambutannya, Menko Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerataan akses keuangan bukan hanya persoalan teknis, tetapi merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Kami mendorong seluruh kepala daerah untuk melihat potensi UMKM di wilayah masing-masing agar memperoleh akses pembiayaan. Pemerataan akses keuangan akan berdampak langsung pada kemajuan ekonomi daerah dan stabilitas makro nasional,” ujar Airlangga.

Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 menunjukkan tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 92,74%, menandakan semakin luasnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. 

Namun, tingkat literasi keuangan baru mencapai 66,64%, menyisakan kesenjangan 26,1 poin persentase yang perlu dijembatani melalui penguatan edukasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berbagai program juga telah dijalankan untuk memperluas akses keuangan, baik melalui pendekatan konvensional maupun syariah. 

Salah satu capaian penting adalah Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), yang telah mencatat 58,32 juta rekening atau 87,75% dari total pelajar di Indonesia. 

Pemerintah menargetkan angka tersebut meningkat hingga 98% pada 2027.

Menutup sambutannya, Airlangga mendorong agar TPAKD di seluruh daerah berperan aktif menyukseskan berbagai agenda prioritas nasional, seperti Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, perluasan energi bersih melalui PLTS Desa, serta kedaulatan pangan melalui Program PINTAR (Peningkatan Inklusi Keuangan untuk Pemerataan Ekonomi Rakyat).

“Saya mengapresiasi telah terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Saya berharap TPAKD dapat menjadi kontributor nyata dalam memperjuangkan transformasi struktural menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Menko Airlangga Hartarto.