Ket Gambar : Surat permohonan penghentian proses hukum terhadap salah satu anggota PW IWO Provinsi Lampung, Monica Monalisa, yang saat ini menghadapi perkara terkait pemberitaan. | Ist

Clickinfo.co.id – Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (PW IWO) Provinsi Lampung telah melayangkan surat resmi kepada Kepolisian Daerah (Polda) Lampung. 

Surat tersebut berisi permohonan penghentian proses hukum terhadap salah satu anggotanya, Monica Monalisa, yang saat ini menghadapi perkara terkait pemberitaan.

Perkara ini bermula dari laporan pemilik Kafe dan Resto Ummika yang merasa dirugikan atas pemberitaan yang ditulis oleh Monica. 

Namun, PW IWO menilai bahwa produk jurnalistik yang dibuat Monica telah melalui proses editing sesuai kaidah jurnalistik dan berdasarkan informasi dari narasumber yang kompeten.

"Kami menilai bahwa apa yang disampaikan saudari Monica adalah murni produk jurnalistik, bukan bentuk fitnah atau pencemaran nama baik. Oleh karena itu, kami meminta agar perkara ini dihentikan dan diselesaikan sesuai mekanisme yang berlaku dalam dunia pers," tegas Aprohan Saputra, Ketua PW IWO Lampung, dalam keterangannya, Rabu, 23 Juli 2025.

PW IWO Lampung menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya melindungi kebebasan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. 

Aprohan Saputra menambahkan, pemberitaan yang ditulis oleh wartawan gemasamudera.com, Monica Monalisa, terkait dugaan pelanggaran ketenagakerjaan oleh pemilik Kafe dan Resto Ummika di Pringsewu, sudah memenuhi unsur jurnalistik sesuai dengan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Namun, alih-alih diselesaikan melalui mekanisme pers, Monica justru dilaporkan ke Polda Lampung dengan tuduhan pencemaran nama baik serta dugaan pelanggaran UU ITE. 

Laporan itu disebabkan karena Monica membagikan tautan pemberitaannya melalui akun media sosial Facebook.

"Pemberitaan tersebut sudah melalui proses editing redaksi dan berdasarkan narasumber yang jelas. Bahkan, pihak Ummika juga telah mengadukan hal ini ke Dewan Pers," ujar Aprohan.

Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Dewan Pers telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada gemasamudera.com untuk menerbitkan hak jawab dari pihak Kafe dan Resto Ummika.

Aprohan menyebut, rekomendasi Dewan Pers tersebut merupakan bukti bahwa mekanisme penyelesaian sengketa pers telah dilakukan.

"Dewan Pers sudah menyatakan bahwa karya jurnalistik Monica mengacu pada UU Pers. Maka sudah semestinya penyelesaian masalah ini dilakukan melalui jalur etik jurnalistik, bukan pidana," tegasnya.