Ket Gambar : Ketua Umum Gerakan Pembangunan Anti Korupsi (Gepak) Lampung, Wahyudi. Foto: Istimewa

Clickinfo.co.id - Gepak Lampung PRL 2024 gagal menyuguhkan hiburan rakyat.

Gelaran Pekan Raya Lampung (PRL) 2024 yang seharusnya menjadi ajang hiburan tahunan bagi masyarakat Lampung, menuai kritik tajam dari Ketua Umum Gerakan Pembangunan Anti Korupsi (Gepak) Lampung, Wahyudi. 

Dalam keterangannya pada Sabtu, 25 Mei 2024, Wahyudi menilai PRL 2024 telah gagal menyuguhkan hiburan yang terjangkau dan berkualitas bagi rakyat.

Pekan Raya Lampung tahun ini diselenggarakan di PKOR Way Halim, Bandar Lampung, mulai 22 Mei hingga 10 Juni 2024. 

Acara ini digadang-gadang sebagai etalase berbagai capaian pembangunan dan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan stakeholder pembangunan lainnya. 

Selain itu, PRL juga diharapkan menjadi sarana promosi berbagai potensi unggulan daerah serta hiburan bagi masyarakat dari berbagai kalangan.

Namun, pelaksanaan PRL 2024 justru menuai banyak keluhan dari masyarakat. 

Banyak yang kecewa karena harga tiket masuk yang dianggap sangat mahal, yaitu berkisar antara Rp15 ribu hingga Rp50 ribu. 

Harga ini dinilai memberatkan terutama di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit.

Wahyudi pun menyampaikan keprihatinannya. 

"Kami sangat kecewa dengan carut marutnya kegiatan Pekan Raya Lampung tahun ini. Mulai dari anggaran penyelenggaraan yang tidak jelas, penataan lokasi yang semrawut, hingga harga tiket yang mahal. 

"Terlihat jelas Event Organizer penanggung jawab kegiatan tidak memenuhi kriteria mampu melaksanakan kegiatan secara profesional," ujar dia.

Penunjukan PT Grand Modern Indonesia sebagai penyelenggara PRL 2024 juga menjadi sorotan. 

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Fahrizal Darminto, menyatakan bahwa Pemprov Lampung menggandeng PT Grand Modern Indonesia sebagai mitra penyelenggara PRL tanpa menggunakan dana APBD. 

Namun, pernyataan ini justru menimbulkan kontroversi terkait transparansi pengelolaan keuangan daerah dan konsistensi dalam menjalankan ketetapan keputusan Gubernur Lampung.

"Keterbukaan informasi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan akuntabilitas pemerintah. Dugaan penyelewengan dana APBD dalam kegiatan PRL 2024 harus dijelaskan dengan jelas kepada masyarakat," kata Wahyudi 

Lebih lanjut, dia mengkritisi proses penunjukan PT. Grand Modern Indonesia yang dianggap tidak transparan dan profesional. 

"Site plan lokasi selalu berubah-ubah, membuat bingung banyak pihak. Ini menunjukkan ketidakprofesionalan penyelenggara sejak awal," tegas Yudhi.

LSM Gepak juga menyoroti dugaan adanya campur tangan pihak berpengaruh di DPR RI dalam penunjukan PT Grand Modern Indonesia sebagai pelaksana kegiatan. 

"Kegiatan yang berindikasi kongkalikong ini akan kami dalami kebenarannya. Kami tidak akan membiarkan hal buruk ini terus terjadi dan merugikan masyarakat Lampung," tegasnya.

Sebagai solusi, Wahyudi meminta agar harga tiket masuk PRL diturunkan agar dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. 

"Jika himbauan kami tidak diindahkan, kami akan melakukan aksi unjuk rasa," pungkasnya. (Novis)