Ket Gambar : Pemkab Pesisir Barat menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Kamis, 6 Februari 2025 untuk merumuskan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2026. | Pemkab Pesibar

Clickinfo.co.id – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Kamis, 6 Februari 2025 untuk merumuskan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2026. 

Kegiatan yang berlangsung di Aula Losmen Sunset Beach ini dihadiri oleh berbagai pihak, mulai dari Wakil Bupati, Ketua DPRD, hingga perwakilan organisasi masyarakat.

FKP ini merupakan langkah penting dalam menyusun rencana pembangunan daerah untuk tahun mendatang. 

Melalui forum ini, berbagai pihak dapat memberikan masukan dan saran untuk menyempurnakan Ranwal RKPD yang nantinya akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Wakil Bupati Pesisir Barat, A. Zulqoini Syarif, dalam sambutannya menekankan pentingnya FKP dalam mewujudkan visi daerah, yakni "Terwujudnya Pesisir Barat yang Amanah, Maju, dan Sejahtera". 

Ia juga mengingatkan agar seluruh perangkat daerah dapat menyelaraskan program kerjanya dengan visi dan misi tersebut.

"RKPD Tahun 2026 ini merupakan tahun kelima dalam pelaksanaan RPJMD. Kita harus memastikan bahwa segala upaya yang kita lakukan terus berorientasi pada pencapaian visi daerah," tegas Zulqoini.

Sementara, Kepala Bappelitbangda, Syaifullah, menjelaskan bahwa FKP merupakan wadah bagi seluruh stakeholder untuk berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan pembangunan. 

Melalui forum ini, diharapkan dapat tercapai kesepakatan mengenai tema dan prioritas pembangunan daerah tahun 2026.

"Kami berharap melalui FKP ini, Ranwal RKPD Tahun 2026 yang dihasilkan dapat menjadi pedoman yang komprehensif bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya," ujar Syaifullah.

Dalam FKP ini, berbagai isu strategis menjadi sorotan, di antaranya pencapaian indikator kinerja Rencana Strategis (Renstra), pemenuhan belanja standar pelayanan minimal, dan pemenuhan mandatory spending.

Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan diselenggarakannya FKP ini, diharapkan Kabupaten Pesisir Barat dapat semakin maju dan sejahtera. 

Partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan cita-cita bersama. (Nurman)