Ket Gambar : Audiensi hasil pengawasan dan entry meeting penugasan pengawasan tahun 2025 di Kabupaten Pesisir Barat berlangsung khidmat pada Jumat (2/5). Dok: Ist

Clickinfo.co.id -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat (Pesibar) menggelar audiensi dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung pada Jumat, 2 Mei 2025.

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati, Gedung Marga Sai Batin ini membahas hasil pengawasan Tahun 2024 serta entry meeting penugasan pengawasan triwulan II Tahun Anggaran 2025.

Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Pesibar, Tedi Zadmiko, memimpin langsung audiensi tersebut. Turut hadir Asisten III Bidang Administrasi Umum, Drs. Gunawan, Plt. Inspektur, Henri Dunan, serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pesibar.

Dari pihak BPKP Provinsi Lampung, hadir Kepala Perwakilan, Nani Ulina Kartiala Nasution, beserta jajaran Koordinator Pengawas (Korwas) dari berbagai bidang, termasuk Akuntan Negara, Instansi Pemerintah Pusat, Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Investigasi, serta Program Pelaporan dan Pembinaan APIP.

Dalam sambutannya, Pj. Sekda Tedi Zadmiko menekankan pentingnya sinergi antara Pemkab Pesibar dan BPKP Provinsi Lampung dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

"Kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung tidak hanya sekadar melaksanakan tugas pengawasan, tetapi juga sebagai bentuk asistensi dan koordinasi kepada Pemkab Pesibar. Kami juga mengharapkan bimbingan, pendidikan, dan pelatihan dalam pengelolaan keuangan negara," ujar Tedi Zadmiko.

Lebih lanjut, Pj. Sekda mengakui bahwa masih terdapat sejumlah capaian kinerja Pemkab Pesibar yang belum optimal dan memerlukan bantuan dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM). 

"Kami berharap kerja sama ini dapat berjalan berkesinambungan dan bertahap," imbuhnya.

Tedi Zadmiko juga menyoroti masih banyaknya wilayah di Pesibar yang belum terakomodir dengan baik. 

"Untuk itu, bimbingan dan pengawasan dari Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sangat kami butuhkan demi mendukung program kerja dan kemajuan Pesibar ke depannya," pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Nani Ulina Kartiala Nasution, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus memberikan dukungan teknis, pelatihan, dan asistensi kepada Pemerintah Daerah Pesisir Barat. 

Tujuannya adalah untuk mewujudkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

"Untuk mewujudkan hal tersebut, sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan sangat diperlukan guna mencegah potensi penyimpangan anggaran sejak dini," kata Nani Ulina Kartiala Nasution.

Lebih lanjut, Nani Ulina Kartiala Nasution menambahkan bahwa audiensi ini juga merupakan wujud penguatan integritas birokrasi serta dukungan terhadap terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. (Nurman)