Ket Gambar : Pembangunan Pasar Pasir Gintung di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, menuai keluhan dari pedagang dan pengguna jalan. | Ist

Clickinfo.co.id - Pembangunan Pasar Pasir Gintung di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, menuai keluhan dari pedagang dan pengguna jalan. 

Meskipun telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Agustus 2024, kondisi pasar masih semrawut dan menimbulkan kemacetan.

Pedagang kaki lima masih berjualan di pinggir jalan raya, mengganggu pengguna jalan dan merusak estetika kota. 

Seorang pedagang rempah-rempah di basement pasar, JM, mengungkapkan bahwa lahan parkir di basement justru dijadikan lapak pedagang.

"Ini seharusnya lahan parkir, namun dijadikan tempat lapak berdagang," ujar JM, Senin, 10 Maret 2025.

JM juga menyoroti adanya oknum yang melakukan pungutan liar (pungli) terhadap pedagang, baik yang berjualan di pinggir jalan maupun di dalam pasar. 

Ia mengaku harus membayar sewa lapak Rp10.000 per hari, ditambah pungutan lain yang bisa mencapai Rp50.000 per hari dengan dalih pungutan salar.

"Terpaksa saja kami pedagang berdagang meskipun sepi, ya harus kami telateni. Siapa tahu hari berikutnya mendapatkan lebih. 

“Namun kondisi perekonomian sulit, Mas. Sudah bisa dapat lebih saja bersyukur, namun banyak nombok," tambah JM.

JM juga menyebutkan bahwa lapak-lapak yang strategis di dalam pasar dikuasai oleh orang-orang tertentu. 

Ia mendesak pemerintah untuk mengevaluasi pembangunan Pasar Pasir Gintung dan menindak oknum yang melakukan pungli serta jual beli lapak.

"Perlu adanya evaluasi pembangunan Pasar Pasir Gintung karena tidak adanya perubahan, bahkan menjadi bancakan oknum untuk lakukan pungli," tegasnya.

JM meminta Presiden terpilih Prabowo Subianto, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, dan DPRD Kota Bandar Lampung untuk melakukan analisis dan evaluasi serta memanggil pihak terkait.

"Setelah satu tahun pembangunan Pasar Pasir Gintung yang masih semrawut dan crowded, serta adanya oknum yang menjualbelikan lapak, perlu adanya tindakan tegas," pungkas JM. (Novis)