Ket Gambar : Foto bersama segenap penandatangan PKS antara IP Trisakti dengan perwakilan kerajaan/kesultanan anggota MAKN, di Jakarta, 18 Agustus 2023. | Endang Guntoro Canggu / Muzzamil

IP Trisakti-MAKN Sarasehan-Teken PKS Royale Tourism-Pelestarian Cagar Budaya

Clickinfo.co.id, JAKARTA - Sehari usai momen Peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 Tahun 2023 yang jatuh pada, sekaligus hari segenap pengurus organisasi perkumpulan raja/sultan kerajaan-kerajaan Nusantara yang tergabung Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN), menggelar konsolidasi terbatas di salah satu hotel bilangan Jl Sunda Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis pekan lalu.

Institut Pariwisata (IP) Trisakti, Jakarta, menggamit MAKN gadang kerja raksasa.

Kedua pihak bersepakat menindaklanjuti taja penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) soal kerja sama program pengembangan royale tourism yang dilangsungkan oleh Rektor IP Trisakti, Fetty Asmaniati, dan Ketua Harian DPP MAKN, Yang Mulia (YM) Dr. KPH Eddy Wirabumi, S.H., M.M. sebelumnya, di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Solo, Jawa Tengah, pada 29 Juli 2023 lalu.

Dengan selangkah lebih maju, yakni dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama/PKS (memorandum of agreement/MoA) perihal dimaksud, jalinan strategis yang dibalut lewat Sarasehan 'Menjadikan Keraton Nusantara Sebagai Royale Tourism Destination di Indonesia' dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pengembangan Royale Tourism Destination dan Pelestarian Cagar Budaya.

Kegiatan bersama bertemakan "IP Trisakti Bersama MAKN Bertekad Mengembangkan Royale Tourism di Indonesia" ini digelar di Auditorium Pesona IP Trisakti, Jl IKPN Bintaro Tanah Kusir Nomor 1, Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pada Jum'at (18/8/2023) pekan lalu.

Hadir Wakil Rektor II IP Trisakti Dr. Nurbaeti, dan Wakil Rektor III IP Trisakti Ismeth Emier Osman, juga Sekjen DPP MAKN YM Raden Ayu Yani Wage Sulistyowati S. Kuswodidjoyo (Kesultanan Sumenep, Jawa Timur) karib disapa Bunda Yani, sivitas IP Trisakti dan utusan Kerajaan/Kesultanan Anggota MAKN.

Keterbengkalaian relatif dan ketakterurusan yang semakin menjadi lantaran minimnya perhatian dan kehadiran negara terhadap keberadaan kerajaan-kerajaan Nusantara yang masih ada tersebar di berbagai daerah di Indonesia hingga kondisinya kian tak terurus meski pun notabene kerajaan-kerajaan tersebut merupakan bagian dari kekayaan budaya leluhur bangsa, menyimpan pengetahuan sejarah luhur, serta dapat dikembangkan sebagai semenarik-menariknya destinasi.

Bertolak dari basis material memprihatinkan itu, IP Trisakti dan MAKN bersikukuh untuk bersikokoh jalin kerja sama melestarikan dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki kerajaan-kerajaan Nusantara.

Ketua Harian DPP MAKN Eddy Wirabumi menebalkan, penandatanganan PKS itu merupakan tindak lanjut MoU Juli lalu.

"Kami berharap kerja sama bisa membantu keraton–keraton menuju proses perbaikan manajemen, peningkatan kualitas sumber daya manusia, revitalisasi fisik bangunan kerajaan atau keraton sehingga menjadi royale tourism. Semoga yang kita lakukan di sini menjadi bagian perjuangan dalam mempertahankan kebudayaan,” ujarnya.

Sebagai informasi, organisasi perkumpulan raja/sultan dari Kerajaan Nusantara yang bersifat independen dan kekeluargaan ini, sejarahnya, didirikan oleh 36 Deklarator Kerajaan pada Agustus 2019, dicetuskan di pertemuan di Puri Agung Denpasar Bali, pun disahkan melalui Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-00002.AH.02.03.Tahun 2019.

Sejak didirikan, MAKN didirikan bertujuan menjaga, melestarikan, mengembangkan, melindungi adat istiadat, tradisi, seni, budaya warisan para leluhur Kerajaan. Serta, membangun kerja sama antara Kerajaan-Kerajaan Nusantara, pemerintah pusat-daerah, lembaga swasta dan BUMN.

Kepengurusan MAKN terdiri dari Dewan Kerajaan pemegang kekuasaan tertinggi, DPP selaku fasilitator dibantu Dewan Pakar dan Anggota, Badan Advokasi Konsultasi Hukum (Bakum) MAKN untuk memfasilitasi bantuan hukum untuk keluarga besar MAKN. Data Agustus, ada 57 Raja dan Sultan se-Nusantara anggota MAKN.

Ada pun, Rektor IP Trisakti Fetty Asmaniati, senang kerja sama ini. IP Trisakti berharap bisa membawa kebermanfaatan dua pihak.

"Kerja sama ini bertujuan melaksanakan kegiatan kerja sama yang bermanfaat bagi kedua pihak dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ketersediaan SDM IP Trisakti dan MAKN,” sebut rektor pada 29 Juli lalu itu.

Apalagi imbuhnyi, IP Trisakti telah memiliki program S2 dan S3 yang bisa menjadikan kerajaan-kerajaan Nusantara sebagai obyek penelitian dan kajian penting dan menarik, hasilnya dapat dijadikan sebagai masukan bagi pembuat kebijakan atau dimanfaatkan oleh pihak kerajaan dan masyarakat luas.

Sekjen DPP MAKN Raden Ayu Yani Wage Sulistyowati menuturkan, kondisi kerajaan atau kesultanan Nusantara yang masih ada setelah Indonesia merdeka saat sekarang ini sangat memprihatinkan, salah satunya karena tidak adanya perhatian pemerintah pusat-daerah dalam pelestarian, pemeliharaan, apalagi revitalisasi.

"Ini disayangkan. Seharusnya keberadaan kerajaan-kerajaan Nusantara jadi cagar budaya yang harus diperkenalkan kepada generasi berikutnya, dijaga, dilestarikan," ungkap Bunda Yani, menambahkan sebagai akar sejarah negara Indonesia, keberadaan kerajaan atau keraton sekarang berjalan apa adanya tanpa ada perhatian negara.

"Padahal di situ ada tradisi luhur bangsa seperti kesenian, kuliner khas Nusantara, bangunan yang masih ada serta lingkungan kerajaan. Sebagai aset bangsa kita tak bisa jalan sendiri karena banyak keterbatasan yang kami miliki," kata Bunda Yani.

Bunda Yani menyambut positif inisiatif IP Trisakti bersedia bersama memperjuangkan dan membenahi cagar budaya bangsa dari segala sisi, misal dari penelitian keilmuan dan pengembangan destinasi menjadi royale tourism secara terintegrasi.

"Kami sambut baik kerja sama ini apalagi pemerintah pusat dan daerah belum mampu beri solusi secara menyeluruh," imbuhnyi, mengingatkan pengabaian atas cagar budaya dan aset bangsa itu bisa dilihat dari ketidaktahuan gen Z terhadap sejarah bangsanya, terutama soal kerajaan dan kesultanan yang pernah ada di Bumi Pertiwi dan masih eksis hingga sekarang.

"Kerajaan-kerajaan Nusantara ini sumber kebudayaan bangsa. Kita tak mau tergerus dan hilang begitu saja. Bagaimana mungkin generasi saat ini mau mendatanginya jika tempatnya kumuh," Yani mengilustrasikan, beda kondisi misal negara di Eropa yang menurutnya amat memperhatikan keberadaan cagar budaya mereka, sukses mengembangkannya, sebagai destinasi menarik.

Dari Lampung, salah satu tokoh inti yang notabene Ketua Dewan Kehormatan MAKN, yakni Raja Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Brak Kepaksian Pernong Lampung gelar Sultan Sekala Brak Yang Dipertuan XXIII Saibatin Puniakan Dalom Beliau (SPDB) Pangeran Edward Syah Pernong, mengutus tokoh masyarakat adat/hukum adat asal Pekon Canggu, Kecamatan Batu Brak, Lampung Barat, Endang Guntoro Canggu.

Endang Guntoro hadir dalam dua kapasitas, mewakili Paduka Yang Mulia SPDB Pangeran Edward Syah Pernong, sekaligus mewakili Pemkab Lampung Barat. Dia juga Kepala Bidang Promosi Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat.

"Kesempatan tersebut saya memaparkan potensi Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Brak Kepaksian Pernong Lampung serta tantangan yang dihadapi dan apa sebaiknya yang menjadi fokus Trisakti sebagai unsur akademisi dalam tindak lanjut MoU-PKS tersebut," terang Endang, yang tampil all out saat presentasi, pada Jumat lalu itu.

Sefrekuensi, dirinya pun berharap semoga pascapenandatanganan MoU dan PKS itu, bisa segera ditindaklanjuti bisa diwujudkan sesuai harapan bersama.

Memang acap diakui bahwa betapa sulitnya mengukur dampak ekonomi dari pariwisata secara ketat. Royale tourism, acap diklaim sebagai bagian cara praktis agar terjadi peningkatan lintasan ekonomi di satu sisi, sekaligus cara elegan mempertahankan, melestarikan dan mengembangkannya, keberlangsungan entitas kerajaan dan kesultanan Nusantara, di sisi yang lain.

Pembaca, Cikini ke Gondangdia, detik ini senada nama kampus pengampu program mitra Majelis Adat Kerajaan Nusantara, kita dipaksa mengingat kembali trilogi ketiga dari Trisakti Soekarno, yakni berkepribadian dalam kebudayaan. Merdeka! (Muzzamil)